REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, memberikan tanggapan atas uji bom hidrogen yang dilakukan oleh Korea Utara (Korut), baru-baru ini. Trump dan sejumlah pejabat AS akan segera membahas langkah untuk menyikapi uji bom untuk rudal jarak jauh tersebut.
"Kita akan lihat," ujar Trump sebagaimana dilansir dari The Independent, Senin (4/9).
Pada Ahad (3/9), dia mengunggah tweet yang menginformasikan akan bertemu dengan Menteri Pertahanan James Mattis, Kepala Staf Gedung Putih dan mantan kepala Keamanan Dalam Negeri John Kelly serta sejumlah pemimpin militer lain.
Komentar Trump muncul setelah salah seorang pejabat intelijen AS mengatakan bahwa tidak ada alasan untuk meragukan bahwa negara yang terisolasi seperti Korut telah melakukan uji coba senjata mematikan lainnya.
"Kami tidak memiliki alasan untuk meragukan bahwa ini adalah tes perangkat nuklir yang canggih," kata pejabat yang tidak menyebutkan namanya itu.
Pejabat AS lainnya mengatakan bahwa, tetap perlu beberapa saat untuk menyelesaikan analisis menyeluruh tentang ukuran ledakan dan jenis perangkat yang diledakkan.
Selain mengunggah tweet tentang pernyataan sikap AS, Trump juga menyatakan pihaknya mempertimbangkan untuk 'menghentikan semua perdagangan' dengan negara-negara yang 'melakukan bisnis' dengan Korut. Salah satu negara yang dimaksud adalah China.
Sementara itu, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa sedang mempersiapkan pertemuan pada Senin pagi untuk membahas uji atas permintaan pejabat dari AS, Jepang, Inggris, Prancis dan Korea Selatan.
Seperti diketahui pada Ahad, Korut menguji sebuah bom hidrogen canggih untuk rudal jarak jauh. Uji bom ini merupakan percobaan ke-14 kalinya yang dilakukan pada tahun ini.
Pihak berwenang belum memastikan seberapa kuat senjata itu atau apa yang terlihat di dalamnya. Namun Survei Geologi AS melaporkan peristiwa seismik 6,3 skala richter imbas dari pengujian itu. Sebelumnya, salah satu uji coba di Pyongyang telah menghasilkan catatan seismik mendekati 5 skala richter.
Ikuti Whatsapp Channel Republika