REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan mendesak pemerintah Indonesia untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Myanmar. Mereka juga meminta pemerintah untuk memulangkan Dubes Myanmar serta menarik Dubes Indonesia dari Myanmar sebagai bentuk protes pelanggaran HAM terhadap Muslim Rohingya.
Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI Medan, Masri Sitanggang mengatakan, yang terjadi pada warga Rohingya saat ini sudah jelas merupakan pelanggaran HAM berat dan sangat tidak manusiawi. "Kami minta pemerintah agar mengirimkan delegasi ke Myanmar serta mengirim pasukan Garuda di bawah bendera PBB untuk memulihkan keamanan di negara tersebut," kata Masri, Senin (4/9).
MUI Medan menggelar pertemuan dengan sejumlah ormas Islam di kantor MUI Medan hari ini, Senin (4/9). Kegiatan ini bertujuan untuk membahas krisis kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya di Myanmar.
Dalam pertemuan itu, para peserta yang hadir sepakat untuk mendesak pemerintah Indonesia untuk mengambil tindakan tegas dan nyata atas tragedi kemanusiaan itu. Selain itu, mereka juga membahas perihal penggalangan dana bagi masyarakat Rohingya yang menjadi korban kekerasan.
Masri pun mempertanyakan sikap pemimpin Myanmar yang juga peraih nobel perdamaian dunia, Aung San Suu Kyi, atas krisis kemanusian yang terjadi di negara yang dipimpinnya. Pria yang juga Ketua Umum Gerakan Islam Pengawal NKRI ini mengatakan, seharusnya, Aung San Suu Kyi bisa mengambil sikap dan bukannya beralibi bahwa yang terjadi bukan lah perang etnis.
"Apapun namanya ini sudah jelas terjadi krisis kemanusiaan di Myanmar tanpa adanya sikap tegas dari pemerintahnya," ujar dia.
Atas dasar inilah, Masri mengatakan, seluruh negara harus berpartisipasi untuk mencegah terjadinya krisis kemanusiaan di Myanmar. MUI Medan dan seluruh ormas Islam yang hadir juga meminta pemerintah Indonesia mendesak Dewan Keamanan PBB untuk turun dan menangkap aktor intelektual di balik aksi pemusnahan etnis di Myanmar itu.
"MUI Medan mengutuk keras kejadian di Myanmar yang sudah di luar batas kemanusiaan. Sudah terlalu banyak korban dan berlangsung lama. Pemerintah tidak cukup hanya aktif namun harus proaktif," kata Masri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika