REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Jepang akan membantu percepatan pembangunan tujuh proyek infrastruktur. Ketujuh proyek ini tersebar mulai dari pembangunan jalan tol hingga eksplorasi minyak.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, proyek pertama yang akan dipercepat pengerjaannya adalah pelabuhan Patimbang. Pelabuhan yang berada di kota Subang, Jawa Barat ini ditarget bisa dibuka pada Maret 2019.
"Pemerintah Indonesia dan mereka (pemerintah Jepang) sama-sama mengusulkan agar proyek ini dipercepat," kata Basuki ditemui di Istana Negara, Selasa (5/9).
Selain pembangunan pelabuhannya, pengembang juga sedang menyiapkan akses untuk sampai ke jalan nasional yang berujung di Tol Cipali (Patimbang-Cipali) dengan panjang mencapai 40 km. Total biaya kontruski mencapai Rp 3,86 triliun, dan biaya investasi (2017) mencapai Rp 5,35 triliun. Akses ini akan dikonstruksi pada 2018 dan diharap bisa dioperasionalkan pada 2020.
Akses ini akan dikerjakan oleh PT Jasa Marga. Untuk menyelesaikan proyek pada 2020, dibutuhkan dukungan viability project melalui soft loan JICA dengan masa tenor yang cukup panjang.
Proyek infrastruktur kedua adalah jalur kereta api di Utara Jawa atau Jakarta-Surabaya. Pembangunan jalur sepanjang 685 km ini masih membahas tiga opsi yaitu, menggunakan jalur yang sudah ada, mengubah jalur tersebut, atau membuat jalur baru dengan peralihan rel ke Kota Solo. Tiga opsi ini sedang dilakukan studi kelayakan.
"Ini masih ditinjau. Presiden belum memutuskan. Mungkin butuh satu atau dua bulan lagi hingga studi kelayakan selesai," ujar Basuki.
Infrastruktur ketiga yakni pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru di Provinsi Sumatera Utara. Jalan tol yang akan menghubungkan dua kota ini rencananya dibagi menjadi dua ruas, Padang-Bukit Tinggi dengan panjang mencapai 55 km dan Bukit Tinggi-Pekanbaru 185 km.
Saat ini pengembang dari Hutama Karya (HK) dan pemerintah Jepang sedang melakukan studi kelayakan apakah jalur tol ini akan dibuat melalui terowongan atau tidak. Apapun metode pembangunannya, HK tetap akan mengandalkan pinjaman dari JICA.
Proyek keempat yang akan dibantu pemerintah Jepang agar pembangunannya lebih cepat adalah Jakarta Sewerage System Project atau sistem pengelohan air limbah Jakarta. Pemerintah saat ini fokus untuk menyelesaikan Zona 6 yang berlokasi di Duri Kesambi dengan kapasitas 282 ribu m3 per hari.
Pembangunan itu akan diusulkan masuk dalam revisi green book 2017 setelah hasil supplemental study melalui JICA. Secara pararel juga pemerintah menunggu finalisasi studi kelayakan pada minggu ke-2 September 2017.
Selain keempat proyek tersebut, pemerintah Jepang juga akan mengoptimalkan pembangunan untuk kereta api Mass Rapid Transit (MRT). Pemerintah Jepang menyinggung MRT sektor timur-barat agar segera diformalkan. Kemudian Jepang juga akan membangun sejumlah infrastruktur di pulau-pulau terluar seperti Natuna, Sabang, atau Morotai. Sebab pemerintah Jepang sudah melakukan investasi di daerah tersebut.
Terakhir, pemerintah Jepang juga berharap agar ada percepatan terkait proyek gas Blok Masela. Pembangunan blok yang memiliki sumber daya alam dalam jumlah besar ini ditarget mulai November 2017.
Ikuti Whatsapp Channel Republika