REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia bersama Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyepakati integrasi pembayaran elektronik transportasi antarmoda. Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardojo mengatakan nantinya pembayaran elektronik transportasi bisa terintegrasi untuk antarmoda darat, laut, udara, perkeretaapian hingga parkir serta jalan berbyar.
Dia megatakan integrasi pembayaran elektronik antarmoda tersebut paling tidak ditargetkan pada tahun depan. "Pada akhir 2018 paling tidak semua bisa saling terhubung dan terintegrasi penuh juga dengan jalan tol. Masyarakat Jabodetabek jadi punya banyak pilihan," kata Agus di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (6/9)
Sebelum sampai pada tahap tersebut, Agus menjelaskan harus dilakukan pula integrasi dengan konsorsium lain yang menerapkan uang elektronik sebagai alat pembayaran yaitu konsorsium Electronic Toll Collection (ETC) di jalan tol. Penerapan tersebut saat ini tengah dirancang oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Lalu juga ada Electronic Fair Collection (EFC) yang akan menyediakan dan memantau data transportasi publik untuk mencatat perilaku masyarakat. "Hal itu juga bisa melakukan proses rekonsiliasi transfer dan kliring dari operator. Lalu mengelola PSO dari beberapa operator seperti Kereta Api yang menyediakan subsidi, termasuk juga penyediaan mesin isi ulang saldo kartu elektronik," jelas Agus.
Setelah itu dilakukan, integrasi baru bisa diterapkan dengan dibentuk dua entitas EFC. Entitas pertama untuk transportasi (Badan Usaha Milik Negara) seperti Commuter Line, DAMRI, Kereta Bandara, light rail transit (LRT) dan lainnya.
Selanjutnya entitas EFC kedua menaungi moda transportasi di bawah BUMD, Transjakarta, MRT dan LRT Jakarta yang diharapkan terbentuk konsorsium juga. "Sehingga nantinya pembayaran elektronik bisa digunakan untuk berbagai moda transportasi di lingkungan yang terintegrasi. Sehingga akhir 2018 EFC pertama dan kedua diharapkan saling terhubung," ungkap Agus.
Agus memastikan penggunaan uang elektronik tersebut nantinya bisa dari berbagai penerbit pada berbagai moda transportasi. Sebab menurut Agus, meningkatnya penduduk perkotaan membuat kebutuhan transportasi publik tidak terelakkan di tengah pertumbuhan teknologi informasi sehingga sistem pembayaran yang cepat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika