REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Basuki Hadimuljono mengatakan, pemerintah akan mempercepat pembangunan jalan akses Pelabuhan Patimban tahap 1 sepanjang 8,1 kilometer. Percepatan ini diputuskan sesuai arahan Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla.
"Semua tahap 1 agreement-nya sudah selesai, jadi detail engineering design dan dokumen lelang akhir September 2017 kita lelang," ujar Basuki ketika ditemui di Kantor Wakil Presiden, Rabu (6/9).
Basuki menjelaskan, jalan akses ini menghubungkan antara Pelabuhan Patimban dengan Jalan Nasional Pantura. Setelah proses lelang, maka pembangunan jalan akses tersebut akan dimulai pada 2018 mendatang.
Selain itu, ke depan pemerintah juga berencana membangun jalan akses tahap 2 yang tersambung dengan Jalan Tol Cipali sepanjang 40 kilometer. Sesuai dengan Perpres 58/2017 Pelabuhan Patimban akan beroperasi sebagian pada Maret 2019 dan rencananya beroperasi sepenuhnya pada 2027. Budi menambahkan, percepatan pembangunan jalan akses Pelabuhan Patimban ini merupakan proyek bersama antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Kementerian Perhubungan.
Diketahui, dalam melaksanakan pengerjaan Pelabuhan Patimban tahap 1 fase 1, Pemerintah Indonesia turut mengalokasikan anggaran senilai Rp 1,19 triliun. Sementara itu, pembangunan Pelabuhan Patimban ditargetkan mulai tergarap pada Januari 2018. Tahap I fase 1 dari pelabuhan itu ditaksir mulai beroperasi pada 2019 mendatang.
Adapun kapasitas yang dapat ditampung tahap 1 fase 1 adalah sebanyak 250.000 twenty foot equivalent units (TEUs) per tahun dan sebanyak 218.000 kendaraan (CBU) dalam satu tahun. Sedangkan, tahap 1 fase 2 bakal dibangun secara berkesinambungan dan diperkirakan tuntas pada 2023.
Pembangunan tahap 1 fase 2 membutuhkan dana sekitar Rp 6,5 triliun dan diharapkan kapasitasnya sebesar 3,5 juta TEUs/tahun dan 382 ribu kendaraan/tahun. Secara keseluruhan, kapasitas tahap 1 itu mencapai 3,75 juta TEUs/ serta 600 ribu kendaraan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika