Kamis 07 Sep 2017 06:06 WIB

Sekjen PBNU Minta Myanmar Laksanakan Resolusi Pemerintah RI

Rep: Dyah Ratna Meta Novia/ Red: Bilal Ramadhan
Pengungsi Rohingya berjalan di jalan berlumpur di pesawahan setelah melintasi perbatasan Bangladesh-Myanmar di Teknaf, Bangladesh, Rabu (6/9).
Foto: Danish Siddiqui/Reuters
Pengungsi Rohingya berjalan di jalan berlumpur di pesawahan setelah melintasi perbatasan Bangladesh-Myanmar di Teknaf, Bangladesh, Rabu (6/9).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekjen PBNU, Helmy Faishal mengatakan, pihaknya mengapresiasi diplomasi yang dilakukan pemerintah dengan formula 4+1. Resolusi yang sebaiknya dilaksanakan, ujar Helmy, antara lain menghentikan kekerasan di Rakhine, menahan diri dari melakukan kekerasan, segera membuka jalur bantuan kemanusiaan, dan melaksanakan rekomendasi PBB.

"Apa yang dilakukan oleh pemerintah itu sudah merupakan langkah yang cukup keras. Kalau yang dilakukan oleh Malaysia itu malah menyulitkan bantuan masuk ke Myanmar," katanya, Rabu, (6/9).

Satu-satunya negara yang dipercaya Myanmar saat ini adalah Indonesia. Bahkan, mantan Sekjen PBB Kofi Annan yang menjadi Ketua Rakhine Advisory Commission meminta bantuan Indonesia. "Apakah hubungan baik dengan Myanmar ini mau dirusak? Tentu tidak sebab kalau rusak malah menyulitkan bantuan Indonesia masuk ke sana," ujar Helmy.

Indonesia sudah mengeluarkan pernyataan keras dengan mengutuk kekerasan. Diplomasi yang dilakukan harus benar-benar efektif, efisien, tepat sasaran untuk menghentikan kekerasan terhadap etnis Rohingya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement