REPUBLIKA.CO.ID, PASAY -- Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menghadiri pertemuan menteri-menteri ekonomi ASEAN ke-49 yang digelar di Kota Pasay, Filipina pada 7-11 September mendatang. Dalam pertemuan kali ini, sejumlah isu penting yang akan dibahas antara lain pengembangan UMKM, investasi, perdagangan jasa, konektivitas intra ASEAN, pemberdayaan ekonomi wanita, serta e-dagang.

Dalam rangkaian pertemuan tersebut, Pemerintah Filipina juga menggelar forum bisnis. Menteri Enggar, yang menjadi salah satu pembicara dalam forum itu, menyampaikan dorongannya untuk pengembangan bisnis inklusif di negara-negara ASEAN.

“Untuk mendorong bisnis inklusif, pemerintah harus melakukan perannya dalam meningkatkan kesadaran dan menciptakan lingkungan yang mendukung untuk pengembangan model dan kegiatan bisnis inklusif. Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia telah memberikan fokus pada salah satu tantangan utama yaitu minimnya pembiayaan," kata Enggar.

Bisnis inklusif merupakan bisnis yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan. Tapi ia juga memberikan dampak yang lebih luas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Model bisnis ini sendiri termasuk konsep yang relatif baru digalakkan oleh ASEAN.

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Iman Pambagyo menambahkan, arah dari bisnis inklusif adalah untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan dan mempersiapkan para pelakunya dalam menghadapi dan memasuki rantai pasok global.

Di Indonesia, perusahaan besar memegang peranan penting dalam pengembangan bisnis inklusif di berbagai sektor, khususnya di sektor berbasis agro seperti karet, kakao, lada, teh, vanili dan kelapa sawit. Sementara untuk sektor manufaktur, bisnis inklusif yang dikembangkan antara lain elektronik, mebel rotan dan herbal. Adapun di sektor jasa, bisnis inklusif juga banyak diterapkan dalam pariwisata, pemasaran dan layanan transportasi berbasis aplikasi dengan jangkauan bisnis yang lebih luas.

Ikuti Whatsapp Channel Republika