REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Anggota parlemen Israel (Knesset), Betzeliel Smutritch mendesak pemerintah untuk mencaplok seluruh wilayah Tepi Barat. Ia juga mendorong pemerintah untuk membayar warga Palestina yang bermukim di wilayah tersebut agar beremigrasi.
Dilansir dari Middle East Monitor, Rabu (6/7) lalu. Knesset sayap kanan ini mendesak pemerintah Israel untuk secara resmi mencaplok seluruh Tepi Barat, mengakhiri Otorita Palestina, dan meningkatkan pembangunan permukiman.
Bezalel Smotrich, dari partai koalisi Jewish Home, menyampaikan rencananya pekan ini menjelang konferensi faksi Persatuan Nasional. Ia berharap rencana yang ia sampaikan dapat diadopsi dan direalisasikan. Dalam proposalnya, Smotrich menawarkan kompensasi finansial bagi warga Palestina yang tinggal sebagai warga kelas dua di Israel, selain warga Palestina di Tepi Barat.
Ia berencana untuk meruntuhkan Otorita Palestina, menerapkan hukum Israel di semua bagian Tepi Barat, dan menggandakan atau bahkan melipatgandakan jumlah unit pemukiman di Tepi Barat.
Smutritch mengatakan dia tidak berniat untuk menyarankan kompensasi bagi warga Palestina, namun sebuah data menunjukkan bahwa saat ini, hampir 20 ribu orang Palestina dalam satu tahun meninggalkan Tepi Barat, dan dari survei tersebut diketahui 30% berniat untuk beremigrasi. Dia menjelaskan, rencana yang ia usulkan hanya untuk membantu warga Palestina yang ingin pergi sehingga tidak akan dipaksa melakukan imigrasi. Dengan menawarkan kompensasi finansial sepenuhnya maka kerugian pemerintah lebih sedikit dibandingkan perang dan operasi militer setiap beberapa tahun sekali.
"Apa yang mendorong terorisme bukanlah keputusasaan, tapi harapan, yang secara mendasar tercermin dalam pembentukan sebuah negara Palestina. Memberantas apa yang disebut terorisme di Tepi Barat tidak dapat dilakukan oleh tentara,” ujar Smutritch seperti diansir Palestine News Network, Kamis (7/9) .
Adapun bagi orang-orang Palestina yang menolak kompensasi finansial dan bersedia hidup sebagai warga kelas dua di bawah hukum Israel, mereka akan ditawarkan banyak hak sipil, kecuali hak untuk memilih di Knesset. Dia juga mengusulkan agar mereka tetap dalam pengawasan untuk jangka waktu 30 tahun. Sebagai gantinya, mereka akan memiliki semua hak dan kemungkinan lain termasuk kemungkinan pemungutan suara untuk Knesset, namun dengan syarat bahwa mereka bertugas di IOF sebagai Druze
Partai Jewish Home dipimpin oleh Menteri Pendidikan Naftali Bennett, dan merupakan penggabungan berbagai faksi dan partai nasionalis sayap kanan yang keras.
- Bangun 176 Pemukiman Baru di jantung Yerusalem Timur
Komite Perencanaan dan Pembangunan Yerusalem menyetujui pembangunan 176 unit pemukiman di daerah Jabal Al-Mukaber, Yerusalem timur.
Komite telah melakukan pembicaraan tentang perluasan pos penjagaan Neveh Zion Settlement, yang didirikan enam tahun yang lalu di tengah lingkungan Palestina di wilayah tersebut, yang saat ini memiliki 91 unit pemukiman.
Sedangkan pos pemukiman terbesar di Yerusalem adalah Ma''ale Hazeitim dimana terdapa t200 keluarga pemukim tinggal.
Permohonan untuk memulai pembangunan permukiman di Jabel Mukaber diajukan oleh perusahaan Israel yang dimiliki oleh beberapa perusahaan asing yang terdaftar di Australia, Kepulauan Cayman dan Amerika Serikat.
Menurut gerakan Israel sayap kiri, Peace Now pengusaha Yahudi-Australia Kevin Bremeister berada di belakang perusahaan ini dan pengusaha Israel Rami Levy memiliki 15 persen saham perusahaan tersebut.
Peace Now juga menyatakan bahwa membangun pemukiman besar di jantung lingkungan Palestina akan membuat situasi di Yerusalem semakin bermasalah, dan ini akan membuat solusi dua negara lebih sulit dicapai karena pemerintah telah membuka semua kemungkinan untuk perluasan proyek pemukiman di jantung lingkungan Palestina di Yerusalem .
Pergerakan tersebut menambahkan bahwa garis besar proyek sebelumnya di Neve Tzion membuktikan kesalahan dari tuduhan yang mengatakan bahwa kesepakatan tersebut hanyalah sebuah kesepakatan real estat.
"Orang-orang Israel tidak tertarik untuk membeli rumah di jantung lingkungan Palestina. Satu-satunya yang melakukan ini adalah mereka yang termotivasi oleh ideologi. Tidak ada masalah ekonomi atau real estat, tapi hanya upaya politik untuk mencegah pemecahan masalah di Yerusalem ". ujar kelompok Peace Now seperti dilansir Palestine News Network
Menurut media Israel Haaretz, kontraktor Rahim Levy telah membeli tanah tempat permukiman tersebut yang akan dibangun pada tahun 1970an. Perusahaan Degel, yang membangun proyek tersebut, menghadapi kesulitan keuangan karena gagal memasarkan proyek tersebut karena sangat dekat dengan lingkungan Palestina. Selama penjualan proyek, pengusaha Palestina Bashir al-Masri mencoba untuk membeli tanah tersebut, namun partai sayap kanan berhasil membelinya dengan bantuan Bermeister, yang sangat aktif dalam membantu organisasi sayap kanan Israel di Yerusalem Timur.
Rencana pembangunan di Naveh Zion akan disetujui saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali dari kunjungan politik 10 hari ke Amerika Latin, kemudian ke New York untuk berpartisipasi dalam Majelis Umum PBB, di mana dia juga diharapkan akan bertemu dengan Presiden AS Donald Trump untuk membahas rencana AS untuk menghidupkan kembali inisiatif perdamaian.
Karena Netanyahu akan berada di luar negeri, pertemuan Komite Tertinggi Administrasi Sipil ditunda, yang seharusnya menyetujui pembangunan ribuan unit permukiman baru di Tepi Barat. Atas permintaan kantor Netanyahu, panitia akan mengadakan pertemuan pada akhir September atau awal Oktober.
Kantor Netanyahu juga menunda dan membatalkan banyak rencana pembangunan, karena takut mendapat kritik dari Amerika Serikat dan negara-negara lain.
Marniati
Ikuti Whatsapp Channel Republika