REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih menilai perlu kerja keras yang tinggi untuk mengentaskan buta aksara di Indonesia. Sebab, secara nasional Indonesia masih memiliki warga negara yang buta aksara hingga tahun 2017 yakni sekira 3,4 juta penduduk atau 2,07 persen dari jumlah penduduk.
Hal itu disampaikan Fikri Faqih bersamaan dengan peringatan Hari Aksara Internasional yang jatuh pada 8 September. "Bagi kita era ini sudah dinikmati, namun peringkat literasi kita masih urutan 60 dari 61 negara yang disurvey. Artinya masih memprihatinkan dan perlu kerja keras untuk menaikkannya," ujar Fikri kepada Republika.co.id pada Kamis (7/9).
Menurutnya, tema peringatan Hari Aksara Internasional pada tahun ini yakni Membangun Budaya Literasi di Era Digital. Namun menurutnya, masih ada beberapa pekerjaan rumah yang harus dilakukan untuk mengentaskan buta aksara.
Khususnya oleh pihak-pihak terkait antara lain Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, dan Perpustakaan Nasional RI.
Sebab, Fikri menilai kendala pengentasan literasi saat ini adalah koordinasi internal antar sektor tersebut belum maksimal. Ia mengungkap instansi yang bersinggungan dengan aksara tersebut masih rendah.
"Program pemberantasan buta aksara ada di Dirjen PAUD dan Dikmas Kemendikbud, dan yang terus memantau tingkat literasi negeri ini adalah Perpusnas. Koordinasi antar keduanya pun tak terlihat, belum lagi dengan instansi lain yang mengampu fungsi pendidikan," ujar Anggota DPR dari Fraksi PKS tersebut.
Fikri menambahkan, apalagi anggaran untuk Perpusnas Rp 500 miliar. Anggaran ini kata Fikri, tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang penduduknya lebih sedikit dari Indonesia.
Hal ini juga yang membuat persoalan pengentasan buta aksara sulit maksimal. "Misal Singapura mengalokasikan anggaran untuk perpusnas hingga senilai Rp 1,7 triliun rupiah. Malaysia sampai Rp 66,8 triliun. Padahal jumlah penduduk mereka sangat jauh lebih sedikit dibanding kita, Indonesia," ujar Fikri.
Lebih lanjut Fikri mengungkapkan, koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota secara vertikal juga belum nampak saling melengkapi. Menurutnya, daerah masih nampak menggantungkan urusan literasi ke Pemerintah pusat.
"Padahal fungsi pendidikan ini adalah urusan yg didesentralisasikan, namun daerah masih tergantung pusat terutama dari sisi anggaran," ujarnya.
Ia sendiri menilai wajar lantaran Pendapat Asli Daerah (PAD) maksimal hanya 10 persen dari APBD, sementara 90 persen berasal dari pusat melalui Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana bagi hasil. Sehingga fiskal daerah untuk mengatasi problem lokal, termasuk literasi juga masih kesulitan.
Sehingga menurutnya wajar, Indonesia masih memiliki warga negara yang buta huruf mencapai 3,4 juta atau 2,07 persen dari jumlah penduduk, sebagaimana rilis Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan yakni pada rentang usia 15-59.
Dari 34 provinsi masih ada 11 provinsi memiliki angka buta huruf di atas angka nasional yaitu Papua (28,75 persen), NTB (7,91 persen), NTT (5,15 persen), Sulawesi Barat (4,58 persen), Kalimantan Barat (4,50 peren), Sulawesi Selatan (4,49 persen), Bali (3,57 persen), Jawa Timur (3,47 persen), Kalimantan Utara (2,90 persen), Sulawesi Tenggara (2,74 persen), dan Jawa Tengah (2,20 persen).
Ikuti Whatsapp Channel Republika