REPUBLIKA.CO.ID, MANILA -- Mayoritas suara di parlemen Filipina menyepakati untuk memberi anggaran tahunan yang sangat terbatas kepada Komisi Hak Asasi Manusia di negara itu hanya 1000 peso atau sekitar hanya 20 dolar AS. Jumlah ini menurun cukup jauh, di saat badan publik itu melakukan penyelidikan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan dalam perang melawan narkotikan.
Sejumlah kritikus menilai keputusan parlemen tersebut dibuat sebagai bentuk hukuman kepada Komisi HAM Filipina. Komisi itu telah melontarkan sejumlah kritik kepada Presiden Rodrigo Duterte yang mengeluarkan kebijakan keras untuk menanggulangi narkotika sejak memimpin negara itu pada 30 Juni 2016.
Duterte telah menggalakkan kampanye keras melawan narkotika. Dalam kebijakan yang ia keluarkan, polisi dan aparat keamanan negara diizinkan untuk melakukan tindakan keras terhadap orang-orang terkait kejahatan obat terlarang itu.
Hingga saat ini, lebih dari 9.000 orang yang terkait dengan narkotika diperkirakan tewas. Banyak pemimpin negara dan kelompok aktivis HAM yang menyebut bahwa mantan wali kota Davao itu justru telah melakukan pembunuhan sewenang-wenang. Hal itu karena banyak diantara mereka yang kehilangan nyawa belum terbukti secara hukum sepenuhnya bersalah.
Komisi HAM Filipina yang melakukan penyelidikan dugaan pembunuhan di luar hukum telah mengajukan anggaran sebesar 1,72 miliar peso atau 34 juta dolar AS dalam penanganan kasus ini. Namun, pemerintah negara itu mengusulkan anggaran yang kurang dari 50 persen dari jumlah tersebut.
Parlemen Filipina kemudian menyuarakan untuk memberikan hanya 1000 peso. Salah satu alasan adalah penyelidikan Komisi HAM hanya bertujuan untuk melindungi para penjahat narkotika.
"Jika Anda ingin melindungi hak-hak para penjahat, maka Anda lebih baik meminta dana itu dari mereka (para penjahat)," ujar pembicara Parlemen Filipina Pantaleon Alvarez, dilansir BBC, Selasa (12/9).
Alvarez juga menuding bahwa Komisi HAM Filipina saat ini tidak lagi kompeten untuk menangani permasalahan yang terjadi. Ia menilai bahwa seharusnya dukungan terhadap pemerintah diberikan, termasuk dalam kampanye keras melawan narkotika tersebut.
Hal tersebut mesti mendapat persetujuan senat, meski banyak yang memperkirakan anggaran itu akan diloloskan mengingat Presiden Dutuerte punya suara mayoritas di senat.
