REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--- Pengamat Luar Negeri LIPI, Sandy Nur Ikfal mengatakan peran yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam konflik di Rakhine Utara, Myanmar sudah tepat. Indonesia sudah tepat untuk memposisikan sebagai pihak ketiga dalam masalah ini.

"Tinggal terus konsisten dan menunjukkan keseriusannya," ujar Sandy saat dihubungi Republika.co.id, Selasa (12/9).

Ia menjelaskan, Indonesia harus mampu menjadi pihak ketiga yang menengahi proses resolusi konflik, baik dari sisi pendekatan pemerintah maupun kelompok masyarakat sipil. Karena itu, Indonesia perlu terus melakukan politik merangkul kepada Myanmar.

Apalagi di tengah tekanan yang besar dari dunia internasional, sehingga Indonesia dapat menempatkan diri sebagai teman bicara. Ia melanjutkan, bantuan kemanusiaan yang disalurkan hanya mengatasi dampak dari konflik.

Sementara konfliknya sendiri perlu penanganan lain yang juga serius. Tanpa dihentikannya konflik tersebut, maka akan terus berjatuhan korban dan pengungsi. Agar kejadian serupa tidak terulang kembali, maka harus ada dua langkah yang dilakukan.

Pertama, resolusi konflik atau menyelesaikan akar masalah konflik antarpihak yang bertikai. Faktor-faktornya yaitu kebijakan diskriminatif, perebutan sumber daya dan kesempatan ekonomi, serta kepentingan dominasi kekuasaan politik.

Langkah kedua adalah peace building atau pembangunan perdamaian yaitu membangun kembali hubungan positif antarmasyarakat rentan dari kedua belah pihak untuk saling berinteraksi, menghilangkan stereotip negatif dan kecurigaan, hingga menjalin hubungan yang saling bergantung.

Ikuti Whatsapp Channel Republika