REPUBLIKA.CO.ID,Dua diplomat Indonesia terlibat pertikaian verbal dengan sejumlah wartawan di Samoa, Kepulauan Pasifik, setelah salah satu wartawan dinilai bersikap agresif saat melontarkan isu Papua. Kejadian tersebut berlangsung ketika Forum Kepulauan Pasifik (PIF) digelar di Kota Apia, Samoa, awal September ini.
Berbicara kepada program Pacific Beat Radio Australia pada hari Selasa (12/9/2017), wartawan Samoa dari Talamua Media, Lagi Keresoma, mengatakan, sikap agresif dari salah satu wartawan muncul ketika dua diplomat RI - yakni Duta Besar (Dubes) untuk Selandia Baru, Samoa dan Tonga, Tantowi Yahya serta Franz Albert Joku - menolak untuk membicarakan masalah Papua.
Lagi Keresoma berada dalam sesi wawancara wartawan dengan dua diplomat RI di sebuah lobi hotel di Apia, Samoa, ketika pertikaian berlangsung.
"Tiga dari kami yang (awalnya) bersama mereka (dua diplomat RI) berbicara tentang perdagangan. Kemudian kami bertanya soal isu di Papua, tapi mereka tidak mau membicarakan masalah itu di forum (PIF) tersebut. Mereka tak mau forum teralihkan oleh isu ini. Karena sebenarnya mereka (Indonesia) diundang sebagai mitra pembangunan," tutur Lagi.
Saat itulah, tambah Lagi, salah satu wartawan mengamuk. "Dia lalu bertanya apa hak delegasi Indonesia untuk menentukan agenda para pemimpin Pasifik?" jelasnya.
"Pertanyaan itu membuat Franz Albert Joku marah. Kemudian salah satu wartawan yang ada bersama kami lanjut melontarkan pertanyaan itu, menanyai isu hak asasi manusia di Papua, bertanya tentang pelarangan masuk wartawan (ke Papua), dan itu berkembang menjadi semakin buruk," tambah Lagi.
Menurut penuturan Lagi, Franz lantas mulai melontarkan kalimat yang menantang para pemimpin Pasifik. "Kemana mereka (pemimpin Pasifik) ketika rakyat Papua membutuhkan pertolongan mereka di era 1950-60an. Memang bukan isu baru. Mereka meminta pertolongan, tapi tak ada pihak di Pasifik yang menjawab bahkan Australia dan Selandia Baru."
"Jadi mereka bertanya kepada kami, mengapa tiba-tiba mereka tertarik dengan isu Papua sekarang ini," sambungnya.
Jawaban Dubes Tantowi Yahya
Menanggapi insiden tersebut, Dubes RI untuk Selandia Baru, Samoa dan Tonga Tantowi Yahya mengatakan, banyak pihak yang berbicara tentang Papua, tidak benar-benar tahu tentang apa yang terjadi di sana sekarang ini.
"Dengan kata lain, mereka tak memiliki informasinya secara berimbang. Mereka mendengar informasi yang terkadang merupakan berita yang dibuat-buat, berita yang dipelintir atau bahkan harapan," jelas Tantowi kepada program Pacific Beat Radio Australia hari Rabu (13/9) lewat telepon.
"Kami dari Indonesia, tidak benar-benar mendapat kesempatan banyak untuk memberi tahu masyarakat (luar) mengenai apa yang terjadi," tambahnya.
Mantan anggota DPR RI dari Partai Golkar itu menerangkan, hal tersebut tak bisa diartikan bahwa Indonesia membela diri secara mati-matian.
"Kami hanya ingin menyampaikan informasi. Informasi yang adil untuk menyeimbangkan informasi yang dipelintir. Satu hal yang bisa digarisbawahi adalah Indonesia bukanlah negara yang sempurna dalam mengatasi pelanggaran hak asasi manusia," ujar Tantowi.
Tantowi lantas mengaku bahwa memang ada pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di masa lalu. "Kami akui, ada pelanggaran HAM di masa lalu. Tapi di sisi lain masyarakat (internasional) juga harus mengerti bahwa kami berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi masalah itu secara terbuka dan dalam cara yang transparan," ujarnya.
Dalam wawancara ini Tantowi juga menyampaikan undangan terbuka bagi para wartawan di Pasifik untuk datang ke Indonesia melihat sendiri apa yang terjadi di negaranya.
"Siapapun, terutama wartawan, orang-orang LSM, yang benar-benar ingin tahu apa yang terjadi di Papua dan bagian lain dari Indonesia, mereka boleh menghubungi saya sebagai Duta Besar untuk Selandia Baru, Samoa dan Tonga," katanya.
Ketika ditanya soal undangan terbuka Tantowi itu, Lagi Keresoma membenarkan bahwa sang Dubes sempat menyampaikan hal tersebut. Ia juga lantas merespons balik. "Tentu saja, saya tentu mau datang ke Indonesia," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika