REPUBLIKA.CO.ID,  BANDUNG -- Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mendongkrak daya beli masyarakat. Salah satunya, dengan fokus menggarap program penanggulangan kemiskinan.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 292,8 triliun untuk seluruh program penanggulangan kemiskinan 2018, termasuk subsidi.

"Total anggaran belanja negara tahun depan sebesar Rp 2.204,4 triliun," ujar Sri di acara Rakernas Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan (MEK) dan Silaturahim Kerja Nasional Jaringan Saudagar Muhammadiyah (JSM) di Hotel Bidakara Grand Savoy Homann, Rabu (13/11).

Pemerintah akan terus mengintervensi perekonomian kelompok masyarakat bawah dengan program terintegrasi. Selain untuk memangkas kemiskinan antargenerasi, upaya ini juga dilakukan untuk menjaga konsumsi mereka.

Sri berharap, dengan terjaganya level konsumsi masyarakat kelas bawah, maka supply dan demand di Indonesia akan terjaga. Sehingga, inflasi akibat permintaan bisa ditekan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Apalagi, kondisi perekonomian global mulai pulih secara bertahap.

"Dalam kondisi ini, pekerjaan rumah Indonesia adalah menjaga agar permintaan dan penawaran bisa seimbang, sehat, dan kuat," katanya.

Sedangkan untuk menjaga konsumsi masyarakat kelas menengah, pemerintah tidak akan mengambil kebijakan yang bisa memangkas daya beli mereka. Sri pun mengakui, penurunan daya beli kelas menengah salah satunya dipicu kebijakan pemerintah mencabut subsidi listrik pelanggan rumah tangga mampu dengan kapasitas 900 volt ampere (VA).

Pemerintah juga, kata dia, mendukung kemandirian usaha rakyat dengan mengalokasikan anggaran bagi usaha ultra mikro sebesar Rp 2,5 triliun dan pemberian subsidi bunga untuk Kredit Usaha rakyat (KUR) sebesar Rp 12 triliun.

Seperti diketahui, daya beli masyarakat sedang mengalami sorotan sejak awal tahun. Penurunan daya beli disinyalir kuat terjadi pada level kelas menengah yang menjadi motor pertumbuhan konsumsi di Indonesia.

Seperti diberitakan sebelumnya, alokasi anggaran program pengentasan kemiskinan untuk perluasan Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp 17,3 triliun yang diberikan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Untuk perluasan cakupan Bantuan Pangan non tunai (BPNT) dianggarkan sebesar Rp 13,5 triliun bagi 10 juta KPM.

Sementara itu, untuk subsidi Pangan (Rastra) sebesar Rp 7,3 triliun bagi 5,6 juta KPM, jaminan kesehatan bagi 92,4 juta rakyat miskin sebesar Rp 25,5 triliun. Untuk Program Indonesia Pintar (PIP) bagi 19,7 juta siswa dialokasikan sebesar Rp 10,5 triliun, dan beasiswa Bidik Misi bagi 401,5 ribu mahasiswa dengan alokasi sebesar Rp 4,1 triliun.

Ikuti Whatsapp Channel Republika