REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR akan segera membahas Rancangan Undang-Undang tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren (RUU LPKP). RUU yang pertama kali diinisiasi oleh Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPR itu saat ini sudah masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2017, dan akan masuk dalam tahapan di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.
Ketua FPKB DPR Ida Fauziyah mengatakan, pihaknya telah menyelesaikan penyusunan naskah akademik (NA) dan draft RUU LPKP tersebut. "Setelah melalui kajian yang panjang dan mendalam, saat ini kami telah menyelesaikan naskah akademik dan draft RUU ini," kata Ida Fauziyah, Kamis (14/9).
Untuk menyusun NA dan draft RUU ini, kata Ida, FPKB membentuk tim penyusun serta melakukan berbagai diskusi juga FGD. Sebagaimana diketahui, FPKB telah melakukan beberapa kali diskusi publik untuk menyerap aspirasi dan beberapa FGD untuk melakukan kajian mendalam. "Tim juga turun ke daerah untuk menyerap aspirasi dari konstituen, khususnya kalangan pelaku pendidikan madrasah dan pondok pesantren," ujar Ida.
Bahkan FPKB juga mengirimkan Tenaga Ahli dalam tim penyusun RUU di Badan Keahlian Dewan (BKD) DPR RI. Dalam minggu ini FPKB akan menyerahkan NA dan draft RUU ke Badan Legislasi.
"Pekan ini akan kami serahkan ke Baleg," katanya. Ida berharap, Baleg segera mengagendakan untuk melakukan pembahasan dan menetapkan RUU tersebut sebagai RUU inisiatif DPR RI.
Untuk memuluskan pembahasan RUU tersebut, Sekretaris FPKB Cucun A. Syamsurijal telah melobi dan berkoordinasi dengan fraksi-fraksi lain di DPR untuk mendukung RUU tersebut. "Kami sudah mengajak bicara hampir semua fraksi, dan alhamdulillah gayung bersambut. Teman-teman fraksi lain telah menyambut positif," kata Cucun kepada wartawan.
Pembentukan legislasi yang mengatur pendidikan keagamaan dan pondok pesantren ini menurutnya sangat strategis. Hal ini karena pendidikan keagamaan dan pondok pesantren sangat penting dalam uoaya penguatan pendidikan karakter dan nasionalisme. "Pembentukan RUU ini juga penting untuk menyambut Perpres Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter," ujar ketua umum DKN Garda Bangsa tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika