REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Persatuan Indonesia (Perindo) mempersilakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertindak jika kelak ada kadernya yang berurusan dengan tindak pidana korupsi. "Kalau suatu saat Perindo berada di dalam sistem, maka tidak apa jika KPK langsung menangkap jika kader Perindo ada yang macam-macam. Perindo antikorupsi," kata Sekjen Perindo Ahmad Rofiq dalam diskusi sistem integritas partai politik bersama perwakilan KPK di Jakarta, Jumat (15/9).
Berkaitan dengan tipikor, Rofiq menekankan Perindo selaku partai baru menawarkan kepada masyarakat sebuah budaya politik baru, yakni politik yang penuh transparansi dan berintegritas agar bangsa jauh lebih maju. Perindo memandang partai politik memegang peran penting dalam membentuk karakter seseorang kader yang kelak menjadi pejabat publik atau anggota legislatif.
Oleh karena itu budaya politik partai harus dipastikan menjunjung integritas. "Ketika sistem budaya politik tidak membawa ke arah lebih baik maka sudah tentu mempengaruhi perilaku kader," jelas Rofiq.
Dia menekankan praktik korupsi di Tanah Air sudah berlangsung sistemik, terlembaga dan bisa melibatkan siapa saja.
Oleh karena itu Perindo memandang perlunya suatu formula baru bagi KPK dalam mewujudkan tindakan pencegahan korupsi bagi partai politik, birokrasi, eksekutif dan legislatif yang dapat menimbulkan efek jera dominan.
Pada Jumat (15/9), KPK kembali melakukan kunjungannya ke sejumlah partai politik untuk berdiskusi mengenai pembangunan integritas partai. Setelah sebelumnya menyambangi kantor DPP PDIP, Gerindra, PKB, Hanura, Demokrat, dan NasDem, Jumat hari ini, KPK menyambangi Kantor DPP PPP dan Perindo.
Di Perindo perwakilan KPK yang hadir yakni Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono beserta staf serta perwakilan LIPI Syamsuddin Haris beserta jajarannya. Sementara dari Perindo tampak hadir Sekjen Perindo Ahmad Rofiq serta sejumlah politisi Perindo. Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono mengatakan Perindo sebagai partai baru semestinya lebih mudah membangun sistem integritas dalam partai dibandingkan partai lain yang kadernya sudah pernah terjerat kasus dan sebagainya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika