REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Posisi Sekretaris Daerah Kota Batu, Malang, Jawa Timur, yang sebelumnya diisi Pelaksana tugas (Plt) Achmad Suparto masih kosong. Ketika posisi itu belum terisi, Wali Kota Batu Eddy Rumpoko justru terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sabtu (16/9) siang.
Eddy Rumpoko sebanrnya masih memiliki tugas yang belum dilaksanakannya, dan kemungkinan akan terbengkalai jika KPK mampu membuktikan dan menetapkannya sebagai tersangka. Tugas yang dimaksud adalah penunjukan posisi Sekretaris Daerah (Sekda) yang hingga kini masih kosong.
Posisi sekda Kota Batu kosong karena yang bersangkutan meninggal dunia setelah bermain futsal bersama sejumlah wartawan dan anggota DPRD Kota Batu pada Rabu (6/9). Pemilihan Plt sekda merupakan hak prerogatif wali kota.
Jabatan Eddy Rumpoko bersama wakilnya yakni Punjul Santoso akan berakhir tahun ini. Sebelum berakhir, Punjul akan bertindak sebagai Plt wali kota.
Penangkapan Eddy sudah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jatim Kombes Frans Barung Mangera. "Benar terjadi penangkapan Wali Kota Batu hari ini jam 13.30 WIB di Batu bersama satu (orang) pihak swasta," kata Frans saat dihubungi wartawan, Sabtu (16/9).
Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif membenarkan penangkapan terhadap Edi Rumpoko. Menurut dia, pihak-pihak yang diamankan tersebut sedang menjalani pemeriksaan di Mapolda Jawa Timur. "Betul, detailnya tunggu konferensi pers. Pihak-pihak yang diambil sedang diperiksa di Polda Jatim," ujar Laode melalui pesan singkat di Jakarta, Sabtu (16/9).
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengungkapkan sekitar lima orang telah diamankan oleh timnya pada Sabtu siang (16/9). "Ada sekitar lima orang diamankan, termasuk kepala daerah dan pejabat unit pengadaan," kata Basaria saat dihubungi wartawan, Sabtu malam (16/9).
Eddy yang politikus PDI Perjuangan adalah Wali Kota Batu dua periode (2007 sampai 2012 dan 2012 sampai 2017). Istri Eddy, Dewanti adalah calon Wali Kota Batu terpilih periode 2017 sampai 2022.
Ikuti Whatsapp Channel Republika