REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Direktur Riset SETARA Institute Ismail Hasani menyebut isu PKI kental dihembuskan lawan politik Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Tetapi cara polisi merespons kegelisahan Jokowi dinilai justru berpotensi melemahkan elektabilitas Jokowi.

Hal ini menyusul pembubaran kegiatan diskusi Forum 65 di LBH Jakarta oleh kepolisian karena diduga terpengaruh hoax soal PKI terkait seminar tersebut. Ismail menilai pembubaran diskusi dengan pendekatan represif hanya menyenangkan penyebar hoax dan kekuatan-kekuatan yang mempolitisasi isu PKI di tengah kontestasi politik.

"Pendekatan represif ini pula yang justru akan mengoyak dukungan kelompok prodemokrasi pada Jokowi dan akan mengikis elektabilitas (Jokowi) saat kontestasti politik itu tiba," kata dia melalui keterangan tertulis, Ahad (17/9).

Pembubaran diskusi itu dinilai menjadi cara pembungkaman konvensional yang tidak akan efektif melanggengkan kekuasaan. Selain represif, pembubaran itu juga bentuk pembatasan kebebasan berpikir, berpendapat, dan berkumpul. "Kapolri Tito Karnavian tidak bisa berpangku tangan menyaksikan jajarannya melakukan tindakan represif," kata Ismail.

Menurut Ismail, Kapolri juga tidak bisa membiarkan tindakan antidemokrasi dan pembelaan atas stigma PKI pada rezim pemerintah saat ini dengan cara-cara represif dan kontraproduktif. Dia menyebut ada banyak cara membebaskan tuduhan dan stigma PKI pada rezim ini. Salah satunya dengan membiarkan setiap masyarakat mendiskusikan secara terbuka tentang apa yang terjadi di 1965 dan mengambil langkah politik kepresidenan pengungkapan kebenaran dan keadilan atas peristiwa kejahatan kemanusiaan itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika