REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, mengatakan sudah ada 77 kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, Kemendagri dan KPK berupaya meningkatkan pencegahan tindak pidana korupsi hingga ke tingkat bawah.

"Selama ini yang kami catat ada 77 kepala daerah terjaring OTT KPK," ujar Tjahjo kepada wartawan di Kantor Kemendagri, Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (18/9).

Dia mengungkapkan, seluruh kepala daerah yang terjaring OTT tersebut sudah berdasarkan alat bukti yang valid. "OTT harus cukup alat bukti baru dan ke-77 kepala daerah semua berdasarkan hal itu," ujarnya.

Selain itu, Tjahjo menyebut ada 300 kepala daerah yang terkena masalah. Untuk mengantisipasi persoalan semacam ini, pihak Kemendagri sudah melakukan sejumlah langkah. Pertama, Kemendagri bekerjasama dengan KPK pada saat penerimaan calon praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Kedua, pelaksanaan e-planning di daerah sehingga penyusunan rencana pembangunan daerah tersusun secara tepat dan efisien. "Saat ini, aspek pencegahan ke bawah ditingkatkan, tetapi juga dilakukan seiring dengan aspek penindakan. KPK juga menyerap aspirasi masyarakat terkait hambatan birokrasi yang terjadi," ujarnya.

Operasi tangkap tangan KPK terbaru menangkap Wali Kota Batu Eddy Rumpoko yang diduga menerima suap Rp 500 juta dari pengusaha bernama Filipus Djap. Kasus tersebut terkait proyek belanja modal dan mesin pengadaan meubelair di Pemkot Batu tahun anggaran 2017 senilai Rp 5,26 miliar. Proyek itu dimenangkan PT Dailbana Prima yang salah satu direkturnya adalah Filipus Djap.

Ikuti Whatsapp Channel Republika