REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai, pemutaran film Pengkhianatan G30S/PKI tidak jadi persoalan. Bahkan, Joko Widodo berharap ada daur ulang film yang lebih sesuai dengan masyarakat sekarang.

"Ya nonton film apalagi mengenai sejarah itu penting. Akan tetapi untuk anak millenial tentu saja mestinya dibuatkan lagi film yang memang bisa masuk ke mereka;" kata Jokowi di Magelang, Senin (18/9)

Jokowi menilai bahwa masyarakat khususnya anak muda sekarang harus tahu mengenai bahaya paham komunisme yang menjadi dasar pembentukan partai komunis Indonesia (PKI). Dengan film yang lebih "kekinian", maka film PKI yang ditayangkan bisa lebih mudah dipahami anak generasi kini.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Jokowi juga mengomentari kerusuhan yang terjadi di depan gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Jakarta, terkait dengan kecurigaan massa mengenai adanya diskusi tentang PKI di gedung tersebut, Ahad (17/9) malam. Presiden meminta agar hal-hal seperti itu serahkan ke aparat.

"Masyarakat jangan bertindak main hakim sendiri, serahkan ke aparat. Sampaikan saja ke aparat nanti yang menyelesaikan aparat. Kita ini negara hukum," tegasnya.

Presiden Jokowi juga menampik tudingan dirinya tidak melihat ada bahaya PKI. Menurutnya, pemerintah justru harus mengingatkan kepada seluruh masyarakat akan bahaya komunisme.

"Kalau dipandang masih ada ruang untuk berkembangnya komunisme ya memang harus diingatkan terus masyarakat," tegasnya. Jokowi menambahkan yang terpenting, sudah ada TAP MPRS mengenai larangan untuk PKI, untuk komunis.

Ikuti Whatsapp Channel Republika