REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, mengkritisi kinerja PBB dalam beberapa tahun terkakhir, yang menurutnya, masih belum optimal. Hal tersebut disampaikannya ketika berpidato di sidang Majelis Umum PBB, New York, AS, Senin (18/9).
Trump menilai, tak optimalnya peran PBB disebabkan karena faktor birokrasi dan mismanajemen di internal organisasi global tersebut. "Dalam beberapa tahun terakhir, PBB belum mencapai potensi penuhnya karena birokasi dan mismanajemen ketika anggaran reguler meningkat 140 persen dan stafnya bertambah dua kali lipat sejak 2000," ungkap Trump, seperti dilaporkan laman the Independent, Selasa (19/9).
Kendati anggaran dan staf PBB meningkat cukup signifikan, Trump menilai dunia belum melihat hasil yang sepadan dari investasi tersebut. Apa yang dia anggap sebagai hasil kinerja PBB masih harus ditentukan.
Pada kesempatan tersebut, Trump pun mengungkapkan tentang pentingnya keadilan bagi setiap anggota PBB. Hal ini menyinggung AS yang menurutnya menanggung lebih banyak beban untuk mendanai PBB dibandingkan negara lainnya.
AS diketahui membayar sekitar seperlima dari anggran PBB. Negeri Paman Sam juga menyetor hampir sepertiga dari dana pemeliharaan perdamaian secara terpisah.
"Untuk menghormati rakyat bangsa kita, kita harus memastikan bahwa tidak ada satu pun dan tidak ada anggota yang menanggung beban biaya yang tidak proporsional, baik secara militer atau finansial," ujar Trump.
Pada titik ini, Trump menilai reformasi PBB memang menjadi sebuah keperluan. "Saya yakin bila kita bekerja sama dan benar-benar berani mempertahankan reformasi, PBB akan muncuL sebagai kekuatan yang lebih kuat, lebih efektif, lebih adil, dan lebih besar untuk perdamaian dan harmoni dunia," ucapnya.
Ketika baru menjabat sebagai presiden AS, Trump berulangkali menyebut PBB sebagai sebuah klub, tempat orang-orang berkumpul, berbicara, dan bersenang-senang. Ia juga pernah mengancam akan memotong dana AS untuk PBB yang saat ini mencakup sekitar 22 persen dari keseluruhan anggaran PBB dan 28 persen untuk anggaran pemeliharaan perdamaian.
Ikuti Whatsapp Channel Republika