REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memperingatkan sanksi terhadap Pemerintah Daerah Kurdi (KRG) jika melanjutkan rencana referendum kemerdekaan pada pekan depan.
"Kami selalu mendukung KRG. Kami pikir pendekatan mereka ini mengabaikan Republik Turki, yang telah berdiri di samping mereka dan menganggapnya sebagai sekutu dekat," ujar Erdogan mengatakan kepada wartawan di New York setelah pidatonya di Majelis Umum PBB.seperti dilansir Anadolu, Rabu (20/9).
Menurut Erdogan, kabinet dan Dewan Keamanan Nasional akan mengadakan pertemuan untuk membuat keputusan akhir. Nantinya, kabinet akan mengevaluasi situasi dan menilai kemungkinan sanksi yang tidak biasa untuk KRG."Kami akan mengungkapkan sikap tegas kami mengenai hal ini," katanya.
Kurdi berencana mengadakan pemungutan suara yang akanberlangsung pada 25 September di tiga provinsi yang secara resmi membentuk wilayah Kurdi yakni Dahuk, Irbil dan Sulaimaniya dan wilayah Kurdistan di luar wilayah administrasi termasuk Kirkuk, Makhmour, Khanaqin dan Sinjar.
Langkah untuk kemerdekaan ini menimbulkan kekhawatiran di Turki, Iran dan Suriah, yang khawatir penyebaran separatisme di antara populasi Kurdi sendiri.