REPUBLIKA.CO.ID, COX'S BAZAR -- Selain menjaga koordinasi antar delegasi dandengan lembaga kemanusiaan setempat, Indonesia Humanitarian Alliance (IHA) kini memberi perhatian lebih pada kesehatan ibu dan bayi di pengungsian warga Rohingya di Cox's Bazar, Bangladesh.
Beberapa perwakilan anggota IHA yang terdiri dari Dompet Dhuafa, PKPU dan Rumah Zakat menggelar rapat darurat dengan beberapa organisasi lokal Bangladesh pada Selasa (19/9) malam. Pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam tersebut bertujuan untuk berbagi informasi situasi terkini di kamp pengungsi warga Rohingnya.
Pemimpin delegasi IHA dari Dompet Dhuafa Benny mengatakan, pertemuan semakin menguatkan strategi gerakan kemanusiaan oleh IHA. Bentuk perhatian IHA terhadap para pengungsi mesti dibangun melalui program jangka panjang bersama organisasi lokal yang telah ditunjuk. Selain bantuan logistik, dukungan dalam bentuk aktivasi program kesehatan adalah sebuah keniscayaan.
IHA telah menyusun rencana kerja yang terukur, salah satunya berupa meningkatkan fokus bantuan kepada bayi baru lahir dan ibu melahirkan yang berada di pengungsian. ''Dalam enam bulan terakhir, 150 bayi lahir dalam kondisi yang memprihatinkan di kamp pengungsian setiap bulannya, di tenda darurat atau di shelter di pinggiran hutan,'' ungkap Benny, dalam keterangan tertulis, Rabu (20/9).
Angka itu diyakini akan terus bertambah besar jumlahnya. IHA juga berupaya memberikan dukungan ketersediaan air bersih, sanitasi, maupun tenda tambahan.
Berdasarkan data yang Benny terima, dukungan terhadap strategi pengadaan klinik kesehatan darurat di wilayah terdekat kamp pengungsi menjadi langkah primer. Di Cox's Bazar kini terdapat sedikitnya 700 ribu pengungsi Rohingya yang tersebar di beberapa titik.
Salah satu anggota IHAEsson bersyukur, dalam pertemuan itu banyak masukan yang diterima dari para mitra lokal agar program IHA bergulir berkelanjutan, salah satunya soal syarat legalitas. Pemerintah Bangladesh mewajibkan semua lembaga yang bekerja dalam isu Rohingya di Bangladesh berada dalam koridor legalitas resmi dan bekerjasama dengan lembaga lokal.
''Hal ini mempertimbangkan banyaknya kejadian pendistribusian bantuan di luar koordinasi yang menimbulkan masalah keamanan, keselamatan, dan ganguan terhadap akses jalan raya,'' ungkap Esson.
Ikuti Whatsapp Channel Republika