REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan dibutuhkan solusi strategis-komprehensif agar dapat ditemukan format percepatan kesejahteraan secara terukur untuk mengatasi masalah kemiskinan. "Memang harus ada pemetaan yang komprehensif mencakup kearifan lokal di dalamnya. Dengan begitu pemanfaatan dana desa bisa lebih maksimal dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa," kata Mensos dalam keterangan tertulis yang diterima dari Humas Kemensos di Jakarta, Jumat (22/9).
Khofifah mengatakan, kemiskinan di Perdesaan Jawa Timur tertinggi di antara provinsi lain se-Indonesia dalam kurun waktu tersebut dan kedua adalah Jawa Tengah. Sementara, angka kemiskinan perkotaan, Khofifah mengatakan, tertinggi ditempati Provinsi Jawa Barat, disusul Jawa Tengah di peringkat kedua. Jawa Tengah menurutnya, relatif seimbang antara kemiskinan di perdesaan maupun perkotaan.
Khofifah memaparkan, untuk mengatasi tingginya angka kemiskinan perdesaan di Jawa Timur, salah satu solusi yang bisa ditempuh adalah dengan memaksimalkan dana desa yang dikucurkan pemerintah. Diikuti dengan program perlindungan sosial antara lain Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan, Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan sebagainya.
Menurut Khofifah, besaran alokasi dana desa yang digulirkan pemerintah terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2015, dana yang dikucurkan senilai Rp 20 triliun, 2016 Rp 47 triliun, dan 2017 Rp 60 triliun. Jika ini disinergikan dengan bansos lainnya, menurut dia, sangat signifikan menurunkan kemiskinan perdesaan. "Artinya, ini adalah kesempatan untuk meningkatkan percepatan kesejahteraan untuk penduduk di desa, khususnya Jawa Timur," katanya.
Dia mengutarakan, dana desa dapat dipergunakan untuk membangun sentra-sentra pertumbuhan perekonomian warga di desa, selain infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan lain sebagainya. Dana tersebut bisa digulirkan melalui kelompok-kelompok usaha ekonomi kreatif khususnya melalui BumDes yang sudah di inisiasi oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
"Jika tahun pertama dan kedua lebih kepada infrastruktur, maka di tahun ketiga lebih diarahkan pada pertumbuhan sentra perekonomian. Saat ini kan sudah mulai banyak berdiri BumDes-BumDes," tuturnya. Setelah itu, lanjut Khofifah, perguruan tinggi bisa mengambil peran dalam memberikan pendampingan manajemen dan pengelolaan usaha tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika