REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator (Menko) bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menegaskan, Presiden Jokowi tak ingin mengubah konten film pengkhianatan G30S/PKI. Menurut dia, Presiden hanya mengusulkan agar penyajian film ini disesuaikan dengan perkembangan zaman sehingga mudah dicerna oleh para penontonnya.
Wiranto mengatakan, pernyataan Presiden Jokowi yang menginginkan ada daur ulang film itupun tak hanya diperuntukkan untuk film G30S/PKI, namun juga film-film dokumentasi lainnya.
"Presiden maksudnya baik bahwa film-film semacam itu, tidak hanya G30S/PKI, film-film yang merupakan dokumentasi masa lalu, biar lebih enak dapat dicerna penonton ini, disesuaikan dengan cara penyajiannya. Bukan diubah kontennya, bukan. Penyajiannya diubah yang sesuai dengan kondisi sekarang," ujar Wiranto di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Jumat (22/9).
Dengan penyajian yang disesuaikan dengan kondisi saat ini, kata Wiranto, dimaksudkan agar film yang disajikan lebih menarik dan lebih dipahami. Menkopolhukam pun meminta agar pernyataan Presiden Jokowi tersebut tak disalahartikan oleh masyarakat. "Itu hati-hati kadang-kadang suka dipelintir ini. Dipelintir seakan-akan Presiden setuju untuk perubahan konten dalam film ini. Ini supaya jangan sampai disalahtafsirkan jadi hoaks," ujar dia.
Lebih lanjut, menurut Wiranto, pembaruan dalam penyajian film dokumentasi diperlukan agar masyarakat dapat memahami dengan mudah. Sebelumnya, Presiden Jokowi berharap ada daur ulang film yang lebih sesuai dengan masyarakat sekarang.
"Ya nonton film apalagi mengenai sejarah itu penting. Akan tetapi untuk anak millenial tentu saja mestinya dibuatkan lagi film yang memang bisa masuk ke mereka," kata Jokowi di Magelang, Senin (18/9).
Jokowi menilai masyarakat khususnya anak muda sekarang harus tahu mengenai bahaya paham komunisme yang menjadi dasar pembentukan Partai Komunis Indonesia (PKI). Dengan film yang lebih "kekinian", maka film PKI yang ditayangkan bisa lebih mudah dipahami anak generasi kini.