REPUBLIKA.CO.ID, BAGHDAD -- Presiden wilayah otonomi Irak Kurdistan, Masoud Barzani. telah berjanji untuk melanjutkan referendum kemerdekaan yang ditetapkan pekan depan. Ini tetap dilakukan meski mendapat penentangan keras dari pemerintah Irak dan kekuatan internasional.
"Referendum tidak lagi berada di tangan atau partai politik kita, itu ada di tangan rakyat," ujar kepala KRG Masoud Barzani kepada ribuan pendukung yang memadati Stadion Franso Hariri di Erbil, ibu kota Kurdistan seperti dilansir Aljazirah, Sabtu (23/9).
Menurutnya, pihak-pihak yang mengancam refrendum kemerdekaan Kurdi Irak tidak datang untuk mempertanyakan referendum. Namun mereka hanya melakukan ancaman.
Dalam pidatonya, Barzani menyebutkan bahwa ia selalu ditekan siang dan malam untuk menunda pemilihan, Namun ia memastikan bahwa KRG tidak akan mengulangi kesalahan masa lalu.
"Kami terbuka untuk mengadakan dialog serius (dengan Baghdad) setelah pemilihan, tapi sekarang sudah terlambat untuk menunda referendum," ujarnya.
Barzani menuduh Baghdad gagal membangun kemitraan dengan Kurdistan.
"Sejak hari Irak diciptakan, Kurdi telah mencari kemitraan berkali-kali, namun mereka telah menyuruh kami untuk pergi ke neraka!" Kata Barzani.
Saat menyampaikan pidatonya di televisi, banyak penonton melambaikan bendera merah, putih dan hijau Kurdistan. Barzani mengambil keuntungan dari demonstrasi tersebut untuk mendorong pemungutan suara.
"Pada tanggal 25 September, saya mendesak Anda semua untuk pergi ke tempat pemungutan suara," katanya kepada kerumunan pada hari terakhir berkampanye untuk referendum.
Ratusan warga Irak berkumpul pada hari Jumat (22/9), di Niniwe, untuk memprotes referendum tersebut. Para demonstran melambaikan bendera nasional Irak dan membawa plakat yang mendukung integritas teritorial negara tersebut.
"Demonstrasi ini mewakili sikap orang-orang Niniwe, yang menolak pembagian Irak," ujar seorang penyelenggara demonstrasi.
Awal pekan ini, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memperingatkan akan mempertimbangkan sanksi kepada Kurdistan atas referendum tersebut. Amerika Serikat juga telah mendesak para pemimpin Kurdi untuk membatalkan pemungutan suara, karena khawatir hal itu dapat memicu kerusuhan regional dan mengalihkan perhatian dari kampanye untuk mengusir Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).
Dewan Keamanan Nasional Turki menyebut rencana pemungutan suara tidak sah dan tidak dapat diterima. Dewan Keamanan Nasional Turki juga berpendapat bahwa sebuah langkah untuk menciptakan Kurdistan independen akan menjadi ancaman bagi keamanan Turki dan perdamaian, keamanan dan stabilitas kawasan ini
Juru bicara pemerintah Turki Bekir Bozdag mengatakan referendum kemerdekaan yang direncanakan merupakan ancaman langsung terhadap keamanan Turki, dan Ankara berharap hal itu dibatalkan sehingga dapat menghindari penerapan sanksi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika