REPUBLIKA.CO.ID, ERBIL -- Pihak etnis Kurdi Irak akan tetap melaksanakan referendum mengenai kemerdekaan pada Senin, kata Presiden Pemerintah Regional Kurdistan (KRG) Massoud Barzani dalam jumpa pers. Etnis Kurdi Irak akan mengupayakan pembicaraan dengan pemerintah pusat guna melaksanakan hasil dari referendum yang diperkirakan para pemilih memberikan suara "Ya", bahkan jika memerlukan waktu dua atau beberapa tahun lagi, kata Barzani.
"Kami tak akan pernah balik ke kemitraan yang gagal" dengan Baghdad, katanya, dengamn menambahkan Irak telah menjadi sebuah negara "teokratik dan sektarian" dan bukan negara demokrasi yang dibangun setelah penggulingan Saddam Hussein tahun 2003.
Barzani menolak kekhawatiran negara-negara tetangga Irak yang kuat yakni Iran dan Turki bahwa pemungutan suara itu dapat membuat kawasan itu tak stabil. Menurut dia, pihaknya bertkad menghormati hukum mengenai perbatasan-perbataan internasional dan tak mengupayakan membahas lagi perbatasan-perbatasan di kawasan.
"Hanya kemerdekaan dapat memberi penghargaan kepada induk dari para syuhada kami," kata dia, dengan mengingatkan lagi komunitas internasional tentang peran yang dimainkan pihak Kurdi dalam perang melawan ISIS. "Hanya melalui kemerdekaan kami dapat menjamin masa depan kami."
Sementara itu, Iran menghentikan penerbangan-penerbangan ke dan dari kawasan-kawasan Kurdi di bagian utara Irak pada Ahad sebagai balasan atas sebuah rencana oleh KRG untuk mengadakan referendum tersebut.
Iran juga mulakukan latihan-latihan perang di perbatasannya dengan Kurdi.
Embargo udara itu merupakan langkah balasan konkret pertama terhadap referendum Kurdi pada Senin yang ditolak oleh pemerintah di Baghdad dan oleh tetangga-tetangga kuat Irak yakni Iran dan Turki.
Pihak berwenang di Iran menghentikan lalu lintas udara ke banda-bandar udara internasional di Erbil dan Sulaimaniya di Kurdistan Irak, atas permintaan dari Baghdad, demikian kantor berita Fars melaporkan.
Teheran dan Ankara takut penyebaran separatisme ke wilayahnya yang berpenduduk etnis Kurdi. Iran juga mendukung kelompok-kelompok Syiah yang memerintah atau memegang posisi-posisi kunci di pemerintahan dan keamanan di Irak sejak invasi pimpinan Amerika Serikat tahun 2003 yang menggulingkan Saddam Hussein.
Sementara itu Turki menyatakan pada Ahad pesawat tempurnya melancarkan serangan-serangan terhadap sasaran-sasaran Partai Pekerja Kurdistan (PKK) di kawasan Gara, di bagian utara Irak, pada Sabtu setelah mengetahui para militan siap menyerang pos-pos terluar militer Turki di perbatasan.
"Turki takkan pernah memberi toleransi atas perubahan status atau formasi baru di perbatasan-perbatasan bagian selatannya," kata Perdana Menteri Turki Binali Yildirim. "KRG akan yang paling utama bertanggung jawab atas kemungkinan perkembangan-perkembangan setelah referendum ini."
Ikuti Whatsapp Channel Republika