REPUBLIKA.CO.ID, TUZ KHURMATU -- Pada malam bersejarah mengenai refrendum kemerdekaan, warga Kurdi di seluruh wilayah Irak merayakannya. Anak-anak muda membunyikan klakson dan menembakkan tembakan senjata ke udara di kota-kotabesar.
Namun hal ini tidak terjadi di Tuz Khurmatu, sebuah kota di Irak yang berpenduduk lebih dari 100 ribu orang yang secara etnis terbagi antara orang-orang Kurdi dan orang-orang Syiah penentang referendum. "Saya harap referendum akan dibatalkan. Jika tidak, orang Kurdi akan mengambil alihdengan paksa dan tidak akan ada orang Turkmen atau Arab yang tersisa," kata Luay, seorang pemilik toko Turkman di Tuz.
Kota ini merupakan bagian dari wilayah yang disengketakan, daerah campuran secara etnis di Irak utara yang diklaim oleh pemerintah pusat di Baghdad dan pemerintahan otonom Kurdi. Masing-masing pihak telah mencoba untuk mengkonsolidasikan kekuasaan mereka atas kota tersebut sejak invasi pimpinan AS ke Irak pada 2003.
PejabatKurdi bersikeras selama kampanye referendum bahwa semua penduduk wilayah yang disengketakan termasuk orang Kurdi,Arab, Turkmen dan minoritas lainnya akan diizinkan untuk memilih.
Namun,sampai hari Ahad sore, kotak suara belum didistribusikan ke seluruh kota. Oleh pejabat Kurdi setempat hal ini dikaitkan dengan kurangnya pasukan keamanan yang dapat membantu menyebarkan kotak suara dengan aman.
Perwakilan lokal Partai Demokratik Kurdistan Barzani (PPK), Arslan Ali mengatakan rencanatelah dibuat agar pemungutan suara referendum kemerdekaan dapat dilakukan di semua wilayah.
Namun hal ini terlihat tidak mungkin di Tuz Khurmatu. Pasukan Kurdi Peshmerga mengendalikan separuh Kurdi, kelompok paramiliter Syiah yang didukung Iran mengendalikan lingkungan Turkmen.
"Kami tidak akan membiarkan mereka mendekati wilayah Turkmen. Mereka ingin merebutwilayah yang disengketakan, tapi kita tidak akan membiarkan mereka," kata Mohammed Mahdi al-Bayati, seorang pemimpin senior di Organisasi Badr, kekuatanPMF yang menonjol di wilayah tersebut
Sebuah keputusan oleh Presiden Kurdi Massoud Barzani untuk memasukkan daerah campuran etnik ini dalam refrendum secara luas ditafsirkan sebagai langkah sepihak untukmengkonsolidasikan kontrol Kurdi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika