REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Konflik Pemerintah Turki dengan kelompok Kurdi Irak terus berlanjut. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengaku tidak akan mengesampingkan tindakan militer untuk menghentikan usaha Kurdi Irak dalam merebut wilayah negaranya.
Dilansir dari Aljazirah, Senin (25/9), peringatan Erdogan tersebut muncul saat orang-orang di wilayah otonomi Irak memilih dalam sebuah referendum kemerdekaan, di tengah meningkatnya ketegangan dan oposisi internasional. Pemungutan suara berlangsung di daerah yang disengketakan antara kota Erbil utara dan Ibu Kota Baghdad serta Provinsi Kirkuk yang kaya minyak, yang tercampur secara etnis.
"Pasukan bersenjata kita berada di perbatasan dengan Irak untuk melakukan apapun yang diperlukan," kata Erdogan. Ia menambahkan Turki dapat memblokir ekspor minyak utama dari Pemerintah Daerah Kurdistan (KRG) selama pemungutan suara.
Erdogan berjanji tidak akan membiarkan siapapun untuk pergi dari Turki ke Irak pekan ini. Menurut dia, Turki akan menutup perbatasan di persimpangan perbatasan Habur, satu-satunya perbatasan darat Turki dengan Irak.
Setelah ini, lanjut Erdogan, pihaknya akan melihat melalui saluran mana mereka akan mengirim minyak dan kepada siapa akan dijual. Minyak Kurdi Irak diekspor melalui Turki dan Pelabuhan Ceyhan bagian selatan, merupakan jalur ekonomi utama untuk wilayah ini.
Pemimpin Kurdi Irak Massoud Barzani mengumumkan rencana referendum kemerdekaan Kurdi dari Irak pada 7 Juni lalu. Pemungutan suara kemerdekaan etnis Kurdi ini akan digelar pada akhir bulan ini di tengah pertentangan keras dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan beberapa negara lainnya.
Erdogan menambahkan referendum Kurdi ini tidak berlaku dan tidak sah. Turki siap untuk mengambil semua langkah yang dibutuhkan di bidang politik, ekonomi, perdagangan dan keamanan dan jika diperlukan akan menggunakan tindakan militer.
Pekan lalu, angkatan bersenjata Turki memulai latihan militer di sekitar kota perbatasan Silopi, termasuk 100 kendaraan militer yang dilanjutkan dengan bala bantuan pada akhir pekan ini.
Selain Turki, Pemerintah Irak dan Iran juga menentang keras referendum tersebut. Ada kekhawatiran bahwa referendum bisa memicu aspirasi separatis Kurdi di wilayah itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika