REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu menanggapi isu terkait pemesanan senjata impor dari China dalam jumlah besar oleh kepolisian. Menurut dia, pemesanan alutsista apa pun pasti melalui Kemhan. Kapolri Jenderal Tito Karnavian pasti melakukan komunikasi lewat Kemhan.

"Saya bilang, beli, menjual harus seizin menteri pertahanan, pastinya dia akan izin, itu ada undang-undang. Pasti kalau Tito, kalau dia mau apa pasti dia ngasih tahu, kalau tidak, sudah laporan presiden," kata Menhan di Jakarta, Selasa (26/9).

Di samping itu, Menhan menyebut isu 5.000 senjata seperti pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo juga tidak perlu dibesar-besarkan. Evaluasi juga dilakukan pada seluruh perwira, bukan hanya terhadap Panglima TNI.

"Ya sama-samalah. Semua manusia siapa yang tidak pernah keliru, kita maklumi saja asal ke depan jangan terjadi lagi. Saya juga pernah keliru. Sama perwira-perwira saya juga dikoreksi," kata Menhan.

Dia mengatakan, kendati baru akan bertemu dengan Panglima TNI, namun polemik itu menurutnya sudah diselesaikan. Menhan mengaku, sempat tertawa mendengar isu pemesanan senjata ilegal.

"Saya diem dulu, banyak sekali yang ngomong. Saya diem aja ketawa, tahu UU nggak?. Ada UU nya," kata dia menambahkan.

Sebelumnya Menhan menerangkan sesuai penjelasan Menko Polhukam Wiranto, sampai saat ini baru ada surat permohonan521 pucuk senjata dengan 72.750 butir munisi yang diajukan BIN. Surat tersebut tercatat diajukan per Mei 2017.

Ikuti Whatsapp Channel Republika