REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Gubernur DIY Sri Sultan HB X menyatakan keberadaan pedagang kaki lima tidak dapat dipisahkan dari Malioboro sehingga pedagang tidak akan dihilangkan dari kawasan utama wisata di Kota Yogyakarta itu.
"Pedagang kaki lima (PKL) tidak dihilangkan, tetap ada, karena mereka adalah bagian dari perekonomian masyarakat. Hari ini, mau menikmati Malioboro tanpa ada kotak-kotak biru itu. Ternyata bisa juga," kata Sri Sultan HB X saat meninjau kondisi Malioboro di Yogyakarta, Selasa.
Sri Sultan HB X didampingi Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti, Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah DIY dan Pemerintah Kota Yogyakarta berjalan kaki dari kantor Gubernur DIY ke arah Titik Nol Kilometer saat Malioboro bebas dari PKL.
Pemerintah Kota Yogyakarta bersama seluruh PKL dan komunitas di Malioboro sepakat melaksanakan program "Selasa Wage", yaitu sebuah komitmen bersama agar PKL tidak berjualan di Malioboro pada waktu yang sudah ditentukan tersebut.
Seluruh komunitas pedagang kaki lima dan komponen masyarakat lain kemudian mengisi hari itu dengan melakukan kegiatan membersihkan Malioboro dan perawatan terhadap fasilitas yang ada.
"Tetapi, perlu dipikirkan bersama agar PKL tersebut tetap bisa berjualan dengan baik namun tertata. Harus dicari jalan keluarnya. Misalnya mendekatkan stok dagangan PKL sehingga mereka tidak perlu membawa stok saat berjualan," katanya.
Selain itu, Sultan HB X juga berharap ada pemisahan antara pedagang yang menjual barang-barang "basah" seperti kuliner dengan pedagang "kering" yang menjual berbagai jenis cinderamata.
Pemerintah sudah menyiapkan lokasi di bekas Bioskop Indra untuk digunakan PKL dengan membangun gedung tiga lantai. Sultan pun kembali menandaskan jika seluruh kegiatan revitalisasi Malioboro harus dapat diselesaikan pada 2019.
Sementara itu, Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti mengatakan tujuan dari kegiatan Selasa Wage bukan untuk mengosongkan Malioboro dari pedagang kaki lima (PKL).
"Tujuannya adalah melakukan perbaikan dan pembenahan terhadap Malioboro setiap 35 hari sekali. Jika tidak demikian, maka tidak ada waktu untuk membersihkan atau melakukan perbaikan fasilitas di Malioboro," katanya.
Ia pun memberikan apresiasi kepada pedagang karena mengikhlaskan waktu dan potensi untuk memperoleh pendapatan dengan menutup usahanya selama satu hari penuh.
Kegiatan "Selasa Wage", lanjut Haryadi juga bisa dimanfaatkan oleh komunitas untuk beraktivitas di Malioboro misalnya dengan menggelar kegiatan budaya atau pariwisata asalkan tidak bertentangan dengan tujuan awal kegiatan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika