REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Niat Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) mencabut moratorium TKI ke Timur Tengah menuai kontroversi. Nahdaltul Ulama (NU) menolak rencana tersebut. Rais Aam PBNU KH. Ma'ruf Amin menyarankan, sebelum mencabut moratorium, lebih baik BNP2TKI instrospeksi diri apakah sudah memberi pelayanan dan perlindungan maksimal kepada TKI.

"Sudah benar belum memberi pelayanan TKI. Jadi, kalau merasa perlindungan TKI belum maksimal, ya mending tidak usah mencabut moratorium," kata Kiai Ma'ruf dalam rilisnya ke Republika.co.id, Rabu (27/9).

Karena, kata dia, awalnya moratorium itu dilakukan atas dasar untuk memberi perlindungan kepada TKI. Apalagi, banyak TKI di Timur Tengah yang nasibnya tidak jelas. Kiai Sepuh di PBNU ini khawatir jika moratorium dipaksakan dicabut justru malah merugikan warga negara Indonesia.

Karena itu, Ma'ruf meminta pemerintah harus memperbaiki tata kelola TKI lebih dulu sebelum mencabut moratorium. "Yang akan dirugikan itu para pekerja TKI. Jangan mengorbankan mereka. Maksimalkan dulu perlindungan dan pelayanan bagi TKI," tegasnya.

Sebelumnya, Kepala BNP2TKI Nusron Wahid mengakui, sedang merumuskan solusi-solusi terkait penempatan TKI ke Timur Tengah yang selama ini masih moratorium. Dengan format baru itu, BNP2TKI mewacanakan untuk kembali mengirimkan TKI ke benerapa negara di Timur Tengah.

"Kami memang sedang menyusun solusi-solusi baru dan merumuskan format tata kelola penempatan dan perlindungan TKI yang baru sebagai solusi ketika nanti moratorium TKI ke Timur Tengah dicabut," kata Nusron.

Nusron menjelaskan, kenapa perlu tata kelola baru? Karena berdasarkan data imigrasi, selama masa moratorium ternyata terbukti banyak TKI yang ilegal dan berangkat dengan berbagai cara.

"Melihat masalah-masalah yang banyak, bisa disimpulkan bahwa moratorium penempatan TKI ke Timur Tengah lebih banyak mudharat-nya dibanding manfaatnya," jelas Nusron.

Ikuti Whatsapp Channel Republika