REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengakui perlu ada penyesuaian target penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan atau Program 35.000 MW, yang ditargetkan rampung pada 2019 mendatang. Hal tersebut disampaikan Luhut menanggapi surat yang dikirimkan Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, serta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno yang salah satu poinnya menyebutkan perlu dilakukan penyesuaian target penyelesaian investasi PT PLN terkait Program 35.000 MW.
Luhut menuturkan, target 35.000 MW itu merupakan target dengan asumsi pertumbuhan ekonomi mampu tumbuh 6-7 persen. Sedangkan saat ini, lanjutnya, pertumbuhan ekonomi diperkirakan hanya akan tumbuh 5-6 persen.
Berdasarkan perhitungan, baik oleh PLN maupun Kementerian ESDM, hingga 2019 kemungkinan pembangkit listrik yang bisa dibangun hanya mencapai 20.000-22.000 MW. "Saya pikir sudah sesuai rencana, hanya kita perlu adakan penyesuaian. Kalau kita bikin 7 persen asumsi 35.000 MW, nanti kita jadikan 35.000 MW akan jadi costly. Jadi kita perlambat beberapa proyek," kata Luhut di sela-sela Rapat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia (Rakorpusda) di Bandung, Rabu (26/9).
Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla memang memiliki program ambisius terkait ketenagalistrikan di Indonesia. Presiden Jokowi pernah menargetkan pengadaan listrik 35 ribu MW pada akhir 2019. Daerah-daerah yang selama ini belum teraliri listrik menjadi prioritas pemerintah untuk dibangun infrastrukturnya.
Salah satu yang daerah yang dikebut pembangunan infrastruktur listrik adalah wilayah Papua. PLN Wilayah Papua dan Papua Barat menargetkan bisa mengaliri listrik 60 kampung/desa di Kabupaten Sarmi hingga 2018, sedangkan kini sudah ada 12 kampung yang teraliri listrik. "Sebanyak 29 kampung lain ditargetkan beroperasi pada tahun ini, sedangkan sisanya 19 kampung pada 2018," ujar Manager Area PLN Jayapura Jhon Semuel Yaangga, di Jayapura, Rabu (26/9).
Yaangga mengungkapkan, yang terbaru pihaknya telah melistriki 12 kampung di Distrik Bonggo dan Bonggo Timur dengan menggunakan pembangkit listrik tenaga disel dengan kapasitas mesin 4x130 kw. "Sedangkan panjang saluran Uuara tegangan menengah (SUTM) yang kami gunakan 41,7 kms, saluran udara tegangan rendah (SUTR) murni, dan underbuild 18,7 kms serta 17 unit gardu," kata dia.
General Manager PLN WP2B Yohanes Sukrislismono berharap upaya mewujudkan program "Papua Terang 2020" bisa mendapat dukungan seperti yang didapat di Distrik Bonggo. Menurutnya, untuk lokasi pembangunan PLTD Bonggo, PLN mendapat tanah hibah dari masyarakat adat setempat yang memang sangat ingin wilayahnya segera dilistriki.
Ikuti Whatsapp Channel Republika