REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Agus Hermanto mengatakan terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Ormas hal tersebut merupakan diskresi dari pemerintah. Hal itu diungkapkannya saat menemui perwakilan Aksi 299 di gedung DPR, Jumat (29/9).

Agus mengatakan Perppu tersebut langsung bisa digunakan namun mempunyai jangka waktu. Dia menambahkan saat ini perppu ada di komisi dua untuk dibahas serta diminta persetujuannya.

Berikut video lengkapnya.

Videografer:
Havid Al Vizki

Video Editor:
Fian Firatmaja