"Semua pendukung KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) tentu saja kecewa dan menilai negatif hakim Cepi," ujar Muchtar Effendi saat dihubungi Republika.co.id pada Jumat (29/9). Menurutnya gugatan Novanto yang diterima hakim di prapradilan sebuah fakta politik. Publik harus menerima fakta itu.

 

Ia menegaskan bahwa beragam penafsiran akan muncul. Salah satunya, meski tak terbuka, telah terjadi intervensi kekuasaan ke dalam prapradilan Novanto. 

 

Setya Novanto yang juga Ketua Umum Partai Golkar, adalah bagian dari koalisi pemerintah. Muchtar mengatakan dengan kasus ini penafsiran akan muncul, bahwa pemerintah membantu atau merekayasa proses praperadilan agar Novanto terbebas.

 

"Bagaimanapun, jauh lebih mudah mempengaruhi seorang hakim ketimbang lima komisioner KPK," ujarnya.

 

Menurutnya perlu dipahami Novanto merupakan politisi senior dan sangat cerdik. Selama ini dia selalu berhasil menghindarkan diri dari dugaan-dugaan yang menyangkut pautkan dirinya dengan kasus korupsi besar di Tanah Air. Terlebih menurut Muchtar, posisi Setya Novanto sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 

 

Setya Novanto sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus e-KTP oleh KPK pada 17 Juli 2017. Kemudian ia mengajukan praperadilan atas penetapan tersebut. Jumat (29/9), Hakim Tunggal Cepi Iskandar memutuskan bahwa penetapan tersangka atasnya tidak sah dan cacat hukum.