Ahad 01 Oct 2017 13:38 WIB

Pemprov Sumbar Minta Warganya Gunakan Transaksi Nontunai

Rep: Sapto Andika Candra/ Red: Nur Aini
Pekerja menunjukan kartu uang elektronik sebelum isi ulang (top-up) di Bandung, Jawa Barat, Selasa (19/9).
Foto: Antara/M Agung Rajasa
Pekerja menunjukan kartu uang elektronik sebelum isi ulang (top-up) di Bandung, Jawa Barat, Selasa (19/9).

REPUBLIKA.CO.ID,PADANG -- Pemerintah Provinsi Sumatra Barat ikut mendukung transaksi nontunai yang digencarkan oleh Bank Indonesia. Ahad (1/10) pagi, Kantor Perwakilan BI Sumbar melakukan sosialisasi transaksi nontunai di GOR H Agus Salim Kota Padang. Sasarannya, masyarakat umum yang selama ini masih terbiasa bertransaksi di toko, ritel, atau perbankan secara tunai.

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menilai bahwa sistem transaksi nontunai merupakan keniscayaan yang tak bisa dihindari seiring kemajuan teknologi. Saat ini berkat dukungan perbankan, nyaris seluruh bentuk transaksi sudah bisa dilakukan dengan nontunai, termasuk pembayaran perjalanan Trans Padang, pembayaran di gerai-gerai perbelanjaan, atau transaksi perbankan yang didukung aplikasi ponsel.

Irwan mengajak masyarakat Padang untuk mulai akrab dengan sistem transaksi nontunai. Menurutnya pengguna transaksi nontunai lebih praktis dan menekan risiko tindak kejahatan yang mengincar masyarakat.

"Ibu atau bapak bisa kirim uang untuk anak yang kuliah di luar kota hanya dengan transfer melalui telepon genggam. Bisa sambil tiduran, dalam hitungan detik uang sudah terkirim. Tidak perlu ribet bawa uang tunai kalau belanja, tinggal gesek," ujar Irwan, Ahad (1/10).

Sebagai langkah awal, Pemprov Sumatra Barat telah memulai pelayanan transaksi untuk setiap bendahara pemerintah di level provinsi dan kabupaten/kota secara nontunai. Inisiasi transaksi nontunai di lingkungan Pemda Sumbar dilakukan bertahap, hingga sepenuhnya nontunai per 1 Januari 2018. "Seluruh penggelolaan keuangan di pemerintahan tidak boleh lagi menggunakan uang tunai. Seperti pembayaran gaji dan tunjangan, sampai pembayaran proyek-proyek pemerintahan pada pihak ketiga," kata Irwan.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumbar Endy Dwi Tjahjono menambahkan bahwa pihaknya akan terus mendorong penambahan infrastruktur transaksi nontunai untuk setiap pelayanan publik di Kota Padang. Salah satunya dengan mendorong Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Pertamina untuki melengkapi pelayanannya secara nontunai. Masyarakat, ujarnya, tentu menantikan semakin banyaknya Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang melayani transaksi nontunai. "Saya kira seiring waktu semuanya siap. National Payment Gateway juga memudahkan transaksi dengan satu kartu e-money. Bisa untuk transportasi, belanja, dan lainnya," ujar Endy di sela kampanye Gerakan Nasional Nontunai (GNNT).

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement