REPUBLIKA.CO.ID, BERAU -- Meski secara kuantitatif, jumlah umat Muslim di Indonesia menjadi yang terbanyak di dunia, namun hal itu dinilai belum dapat menjadi khoiru ummah yang membawa pada kemajuan bangsa. Belum mampunya muslim di Indonesia menjadi khoiru ummah ini disebabkan masih banyak umat Muslim di Indonesia yang hidup d ibawah garis kemiskinan.
Hal itu disampaikan Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nashir dalam tabligh akbar di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Tanjung Redeb, Berau, Kalimantan Timur pada Sabtu (30/9) malam. "Kita masih tertinggal secara elonomi. Masih banyak saudara kita yang secara sosial dan ekonomi amsih di bawah. Siapa yang berkuasa secara ekonomi? Cuma yang satu persen yang menguasai ekonomi," katanya.
Tak hanya itu, menurutnya, Muslim di Indonesia juga masih ketinggalan di bidang Ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), rendahnya Index Pembangunan Manusia, hingga belum dapat seluruhnya masyarakat bisa mengakses sarana, fasilitas, dan layanan kesehatan.
Di samping itu, kata Haedar, meski banyak politikus dan pejabat yang beragama Islam, namun belum memiliki semangat keislaman sebagaimana diajarkan agama. Sebab itu, dia mengajak, umat Muslim di Indonesia untuk berhijrah menjadi yang lebih baik lagi.
"Kekurangan-kekurangan ini harus kita hijrah darinya, keluar dari kehidupan yang buruk pada situasi yang lebih baik, dan mari kita sekarang terapkan pada kehiduoan kita umat Islam," tuturnya.
Sebab itu, dia mengajak, kader-kader muda Muhammadiyah bersiap menyongsong masa depan, menjadikan Islam sebagai agama yang membawa pada kemajuan peradaban. Dia mengingatkan, agar kader-kader Muhammadiyah yang duduk dibangku perguruan tinggi agar terus semangat dalam menggali ilmu hingga dapat diamalkan untuk kemaslahatan umat. Mau bekerja keras dan pantang menyerah untuk terus bersaing meraih prestasi.
"Jadilah kita kader-kader yang berkemajuan, berakhlakul karimah dimanapun, di kehidupan, maupun di media sosial, kader Muhammadiyah harus berakhlakul karimah di media sosial," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika