REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Kementerian Luar Negeri Thailand mengeluarkan sebuah pernyataan langka mengenai krisis yang sedang berlangsung di negara bagian Rakhine, Myanmar, Sabtu (30/9) malam. Thailand selama ini selalu memantau situasi krisis dengan seksama dan bersedia memberikan bantuan kepada pemerintah Myanmar dan Bangladesh.
"Thailand telah memantau situasi di negara bagian Rakhine dengan seksama. Pemerintah Kerajaan Thailand selalu menaruh perhatian besar untuk memberikan perawatan dan perlindungan kepada orang-orang terlantar di Myanmar," begitu pernyataan kementerian tersebut merujuk kepada sekitar 100 ribu pengungsi dari Myanmar yang tinggal di sembilan kamp di sepanjang perbatasan Thailand-Myanmar.
Banyak dari penghuni kamp tersebut adalah warga yang tinggal untuk jangka panjang, yang melarikan diri dari konflik di Myanmar beberapa dekade lalu. Menurut organisasi non-pemerintah yang bekerja di sana, tidak ada di antara mereka yang merupakan etnis Rohingya.
Pernyataan Kementerian Luar Negeri Thailand tersebut merupakan tanggapan atas pandangan yang diajukan oleh beberapa kelompok hak asasi manusia (HAM) mengenai posisi Thailand dalam kerusuhan di Rakhine.
Amnesty International pekan lalu mengatakan Thailand tidak boleh mendorong kembali warga Rohingya yang melarikan diri dari kekerasan. Thailand bahkan diminta memberikan status dan perlindungan hukum formal kepada pengungsi.
Thailand tidak mengakui status pengungsi apapun atau mengakui Rohingya sebagai pekerja migran yang sah.
"Sejauh ini, tidak ada korban yang terkena dampak dari kerusuhan Agustus lalu di Negara Rakhine yang telah ditemukan di Thailand," kata Kementerian Luar Negeri Thailand.
Pemerintah Thailand mengatakan pihaknya mendukung pernyataan Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) mengenai isu tersebut. Dalam pernyataan itu, Menteri Luar Negeri ASEAN mengutuk serangan terhadap pasukan keamanan Myanmar dan semua tindakan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa warga sipil.
Sebelumnya, Thailand yang diperintah oleh militer mengatakan angkatan lautnya akan mendorong pengungsi Rohingya kembali ke laut. Peerawat Saengthong dari Komando Operasi Keamanan Internal, yang diketuai oleh Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha, mengatakan angkatan laut akan menyediakan makanan dan air untuk kapal-kapal yang belum memasuki perairan Thailand.
Namun jika kapal memasuki perairan Thailand, maka penjaga akan bertindak sesuai hukum dengan mendorong kapal menjauh. "Jika mereka ditemukan di pantai kita harus menahan mereka," kata Saengthong dikutip Sydney Morning Herald.
Ikuti Whatsapp Channel Republika