REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan ketegangan antara Polri dan TNI harus dihentikan. Jika tidak maka akan dapat menimbulkan dampak yang lebih besar bagi negera.
Menurut Hinca, belum lama ini ketegangan antara Polri dan TNI kerap terjadi. Mulai dari dugaan pembelian senjata atas nama Presiden Joko Widodo, viralnya video Brimob menggunakan senjata diduga antitank, hingga tertahannya senjata dan amunisi di bandara Soekarno Hatta.
"Berbagai informasi yang kami dapatkan, ketegangan TNI-Polri saat ini berada dalam tingkatan yang dapat mengganggu soliditas kedua institusi negara itu," ujar Hinca melalui keterangan pers di Jakarta, Ahad (1/10).
Padahal, Hinca melanjutkan, dua institusi ini memiliki posisi penting dalam pertahanan dan kemanan negara. Dulu, dia menerangkan, perselisihan antara Polri dan TNI memang pernah terjadi sewaktu-waktu.
Perbedaannya, dulu perselisihan hanya terjadi antarprajurit di lapangan. Perselisihan yang bersifat lokal itu bisa cepat terselesaikan.
"Sekarang dengan ketegangan yang justru terjadi antara unsur pimpinan kedua institusi itu, setiap perselisihan yang terjadi di lapangan sekecil apapun dapat berkembang ke arah yang tidak kita kehendaki," kata dia.
Hinca berharap pemerintah dapat menyelesaikan prselisihan-perselisihan perihal senjata belakangan ini di internal kabinet. Dengan demikian, dia menuturkan, tidak perlu masalah tersebut merembes keluar dan menimbulkan banyak pertanyaan dan ketidak tenangan yang tidak perlu di kalangan masyarakat.
"Di masa depan, diharapkan semua elemen penyelenggara negara dan pemerintahan, selalu memberikan penjelasan yang konsisten dan rasional, serta kejujuran adalah pilar kepercayaan masyarakat," ucapnya.
Hinca juga menyarankan demi tegaknya demokrasi dan keadilan, lembaga-lembaga negara termasuk institusi BIN, Polri dan TNI, pusat maupun daerah, benar-benar netral dan tidak melibatkan diri dalam politik kekuasaan. Dia mencontohkan, dalam Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019, harus diserahkan kepada partai-partai politik dan para kandidat agar bersaing secara jujur dan demokratis.
"Dimohonkan Kepala Negara memastikan netralitas semua lembaga negara dan pemerintahan dalam Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 mendatang," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika