REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, mengungkapkan kekecewaannya terhadap pihak-pihak yang menghembuskan isu PKI menjelang pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Tjahjo mengimbau persaingan dalam bursa Pilpres mendatang tidak memanfaatkan sebaran isu hoaks dan ujaran kebencian.

"Sebagai anak bangsa yang berurusan dengan politik, kami kecewa kenapa justru isu-isu dan fitnah ini (isu PKI) dikembangkan setiap menjelang Pilpres," ujar Tjahjo kepada wartawan di TMP Kalibata, Senin (2/10).

Dia menegaskan, sikap Presiden sebagai pemimpin, tokoh agama, tokoh masyarakat telah sepakat bahwa PKI merupakan organisasi terlarang di Indonesia. Bahkan, kata Tjahjo generasi muda saat ini sepakat dengan hal itu.

Karenanya, Tjahjo mengingatkan bahwa upaya politik yang dilakukan oleh tokoh nasional atau siapapun seharusnya merujuk kepada menyingkirkan masalah yang menjadi keputusan politik bangsa.

"Jika sudah dinyatakan dilarang, maka isu-isu yang berkembang mari kita tutup. Jika ingin bersaing untuk menjadi presiden ya secara sehat," tegasnya.

Sejalan dengan itu, dia pun berpesan kepada calon kepala daerah ikut bersaing secara sehat dan menjauhi kampanye bersifat hoaks dan ujaran kebencian dalam bursa Pilkada. Calon kepala daerah diminta beradu program secara komprehensif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerahnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika