REPUBLIKA.CO.ID,  RAKHINE -- Pemerintah Myanmar membawa diplomat asing dan perwakilan PBB dalam sebuah tur. Mereka dibawa masuk ke Rakhine utara yang merupakan wilayah konflik.

Pejabat distrik Maungdaw di Rakhine, Ye Htut mengatakan, tiga grup diplomat itu dibawa masing-masing ke tiga daerah berbeda. Namun, Ye Htut tidak memberikian rincian indetitas diplomat tersebut termasuk kebangsaan mereka.

PBB sebelumnya diminta untuk mengirimkan tim pencari fakta ke negara tersebut. Namun, seperti dilansir Washingtonpost, Rabu (3/10) kunjungan yang telah dijadwalkan bagi diplomat pekan lalu dibatalkan secara tiba-tiba.

Myanmar lantas mendapat kecaman dikecam dunia internasional lantaran melarang bantuan masuk kedalam kawasan tersebut. Bahkan, jurnalis dari luar negara mereka juga tidak diizinkan untuk melakukan perjalanan secara independen untuk melihat situasi.

Menurut data PBB, lebih dari setengah juta etnis Rohingya mengungsi ke Bangladesh sejak kekerasan pecah di Rakhine pada 25 Agustus lalu. PBB mengatakan, krisis Rohingya merupakan keadaan darurat pengungsi tercepat di dunia.

Belakangan Myanmar sepakat untuk memulangkan para pengsungsi. Tim gabungan dari kedua negara juga akan dibentuk untuk memulai proses pemulangan tersebut.

Kendati, tidak jelas apakah Myanmar akan memberlakukan aturan tertentu menyusul kepulangan para pengungsi. Ini mengingat sebagian besar etnis Rohingya telah ditolak kewarganegaraannya oleh pemerintah.

Sebelumnya, Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina meminta agar disiapkan zona aman di Myanmar untuk memungkinkan para pengungsi kembali kedesanya masing-masing. Dia juga meminta, agar misi pencari fakta PBB pergi ke Myanmar untuk menyelidiki penyebab gelombang pengungsi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika