REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Divisi Humas Polri sempat mengunggah pernyataan penjelasan soal pembelian senjata melalui akun Instagram resmi Divisi Humas Polri, @divisihumaspolri, Selasa (3/10) malam. Namun saat Republika.co.id mengeceknya kembali pada Rabu (4/10) pukul 17.40 WIB, unggahan tersebut telah hilang dari lama akun Instagram tersebut.
Unggahan tersebut menyatakan petugas gabungan dari Bea-Cukai, TNI, dan Polri telah memeriksa paket senjata Stand-alone Grenade Launcher (SAGL) yang dipesan Korps Brimob. Proses impor dan distribusi senjata itu disebut tak bermasalah.
Pemeriksaan juga dilakukan di area kargo Unex Bandara Soekarno-Hatta, Selasa (3/10). Pemeriksaan itu dipimpin Kabid P2 Bea dan Cukai Bandara Soekarno Hatta, Hengki Aritonang.
"Tujuan pengecekan gabungan tersebut adalah untuk menuntaskan dan menyelesaikan berita yang selama ini menjadi simpang siur terkait kedatangan senjata pengadaan Polri di Bandara Soetta," tulis akun @divisihumaspolri, Selasa (3/10) malam.
Pemeriksaan senjata juga disaksikan sejumlah perwira Mabes Polri Kombes Dwi. Sedangkan dari unsur TNI disebutkan Dandenpom Tangerang Letkol Tri Cahyo dan personel Bais TNI Mayor Armada juga turut menyaksikan pemeriksaan itu.
Akun tersebut menyatakan, pemeriksaan secara fisik itu melibatkan 20 orang personel dari unsur Bais, BIK, Korps Brimob, dan unsur Bea dan Cukai untuk memastikan kebenaran antara dokumen dan kondisi fisik senjata.
Pemeriksaan diawali dengan membuka 28 kotak kayu berisi masing-masing 10 pucuk senjata SAGL dan aksesori senjata berupa tali sandang, tas magasin, dan buku manual penggunaan senjata. Setelah itu, kotak berisi amunisi senjata SAGL diperiksa. "Dan semuanya telah sesuai dengan dokumen importasi barang," katanya.
Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto pin menginformasikan unggahan akun Instagram tersebut. "Itu sudah beredar, di Instagram kan kegiatannya, melalui foto-foto," ujar dia di Mabes Polri, Rabu (4/10).
Namun, menurut dia, untuk hasil resminya akan diungkapkan oleh Menkopolhukam. "Masalah senjata mungkin hari jumat akan ada rapat di kementrian polhukam. Jadi secara resminya nanti akan disampaikan disana saja. Tidak di sini," ucap Setyo lagi.