REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko menilai institusi TNI harus membangun pertahanan berkonsep aliansi strategis dengan masyarakat. Ini karena Indonesia menerapkan sistem pertahanan rakyat semesta Aliansi itu harus melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional.
"Ke depan bagaimana membangun sebuah konsep pertahanan aliansi strategis antara TNI dan masyarakat. Kalau semua menuju ke sana maka tidak ada prajurit yang memikirkan politik," kata Moeldoko saat memberikan kuliah umum bertajuk "Membaca Indonesia: TNI dan Politik Negara" di kantor Para Syndicate, Jakarta, Rabu.
Dia menjelaskan dalam konsep Sishanta itu terdapat tiga komponen yaitu pertama, komponen utama terdiri atas TNI dan Polri; kedua komponen cadangan terdiri atas warga negara, sumber daya alam, dan sarana serta prasarana nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat komponen utama.
Ketiga, menurut dia, komponen pendukung terdiri atas warga negara, sumber daya alam, dan sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan serta kemampuan komponen utama dan komponen cadangan.
"Komponen pendukung ini adalah sumber daya yang diinventarisasi. Lalu konsep bela negara adalah membangun jiwa masyarakat bukan fisik," ujarnya.
Dia menjelaskan dalam Sishanta itu, Indonesia harus mempertahankan wilayah sehingga TNI harus memahami bagaimana kondisi wilayah dan ruang. Dalam konsep itu menurut dia, peran bintara pembina desa (babinsa) sangat strategis karena harus memahami berbagai hal antara lain jalan setapak, jalur logisitik, dan jalur tank.
"Misalnya di suatu daerah siapa yang memiliki truk, bis dan sumber daya sehingga bisa dimobilisasi untuk kepentingan pertahanan negara," katanya.
Moeldoko mengatakan menjelang Hari Ulang Tahun TNI, institusi tersebut harus membangun kekuatan yang handal namun dalam bentuk akuntabilitas dan transparansi yang jelas. Menurut dia, TNI sebelum reformasi selalu dituntut masyarakat untuk profesional dalam menjalankan tugasnya namun saat ini dorongan tersebut berasal dari internal TNI.
"Perlu pemikiran strategis bagaimana pembangunan kemampuan menghadapi ancaman, kondisi geografis, anggaran, dan perkembangan teknologi," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika