Kamis 05 Oct 2017 06:33 WIB

Masih Minim, Literasi Keuangan Syariah Perlu Didorong

Rep: Binti Sholikah/ Red: Nidia Zuraya
Perbankan syariah. Indeks literasi keuangan syariah masih jauh dari angka literasi keuangan nasional.
Perbankan syariah. Indeks literasi keuangan syariah masih jauh dari angka literasi keuangan nasional.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perbankan syariah diminta untuk terus melakukan kegiatan literasi dan inklusi keuangan syariah. Sebab, indeks literasi dan inklusi keuangan syariah masih jauh dari angka nasional.

Plt Direktur Utama BNI Syariah Abdullah Firman Wibowo, mengatakan indeks literasi keuangan syariah masih berada di angka 8,11 persen, sedangkan indeks literasi keuangan nasional 29,66 persen. Sementara indeks inklusi keuangan syariah baru 11,06 persen, jauh dari indeks inklusi keuangan nasional yang mencapai 67,82 persen.

"Ini gapnya sangat jauh dan semakin besar. Karena secara market share syariah banking hanya memiliki 5,3 persen," kata Firman dalam acara Seminar Nasional Literasi Keuangan di Jakarta, Rabu (4/10).

Menurut Firman, perbankan syariah perlu meningkatkan aktivitas literasi dan inklusi keuangan syariah. Hal utama yang dilihat untuk mencapai indeks inklusi dan literasi lebih pada pemahaman maqosit syariah.

"Ini agenda utama terutama di perbankan syariah karena mengingat literasi maqosit syariah kita rendah sekali. Ini harus terus dilakukan, kalau tidak seperti itu maka share dari perbankan syariah tidak akan signifikan," imbuhnya.

Di samping itu, dia juga melihat di beberapa komunitas muslim tidak semuanya paham tentang perbedaan bunga dan bagi hasil. Padahal sangat berbeda secara akad. "Dengan meningkatnya literasi dan inklusi, masyarakat tidak hanya mengetahui produk dan layanan keuangan, melainkan bisa berpikir lebih rasional," ucapnya.

Selain itu, dia juga melihat saat ini perbankan syariah yang memiliki agen laku pandai di syariah belum banyak. Termasuk BNI Syariah yang masih menunggu izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).Firman juga mengajak perbankan syariah dan OJK untuk lebih banyak membuat program-program menarik.

"Seandainya syariah didorong untuk membangun inklusi dan literasi lebih besar tentunya ada relaksasi. Kalau dikomparasikan dengan kovensional tentu beda dari sisi kesiapan infrastruktur dan lainnya, meski secara produk dan layanan sudah memiliki. Kami butuh dukungan dari otoritas," ungkapnya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement