REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi D DPRD DKI Iman Satria menilai, menjadikan rumah susun sewa (rusunawa) ke rumah susun hak milik tidak semudah membalikkan telapak tangan. Langkah itu butuh proses dan harus dipersiapkan secara matang serta dihitung dari berbagai aspek.
Menurut Iman, secara prinsip keinginan menjadikan rusunami adalah hal yang bagus. Masyarakat yang selama ini menghuni rusunawa tentu akan sangat diuntungkan dengan kebijakan tersebut. Namun, kata dia, yang perlu dipikirkan adalah kemampuan membayar dari warga itu sendiri.
"Masalahnya sekarang bukan rusunawa atau rusunami, tapi banyak masyarakat tidak mampu bayar (bulanan), pangkal masalahnya di situ," kata dia saat dihubungi, Kamis (5/10).
Iman mengatakan, formula menjadikan rusunawa ke rusunami perlu digodok lebih matang. Hal ini tentu menjadi pekerjaan rumah bagi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI terpilih Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Sebab, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat hanya tinggal beberapa hari lagi.
Politikus Partai Gerindra ini enggan berbicara banyak terkait rencana Anies-Sandi untuk rusunami ataupun DP 0 rupiah. Namun, menurutnya, yang perlu dipikirkan adalah kemampuan warga rusun dalam aspek pendapatan mereka. Hal ini adalah pokok masalah yang harus diselesaikan Pemprov DKI sebelum berbicara tentang rusunami.
"Tali ekonomi mereka terputus. Rata-rata mereka pedagang harian lepas (di tempat sebelumnya), tiba-tiba harus pindah dari wilayahnya yang tempat itu baru dan sangat asing. Dia tidak punya ekonomi yang stabil, gimana bisa bayar," ujar dia.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta Agustino Darmawan mengaku belum ada rencana khusus untuk menjadikan rusunawa menjadi rusunami. Meski sempat menyatakan akan ada pilot project, ia mengaku belum menyiapkan formula khusus terkait rumah DP 0 rupiah yang menjadi program unggulan Anies-Sandi. "Belum tentu itu, jangan dulu," katanya.
