REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta pemerintah menyelesaikan secara internal terkait polemik impor senjata militer, sehingga tidak perlu dibahas di DPR melalui rapat gabungan antara Komisi I dan Komisi III DPR.

"Saya juga sudah bicara dengan Komisi I, Komisi III DPR dan juga pihak terkait di pemerintah, lebih bagus diselesaikan di pemerintah dahulu," kata Fadli di Gedung Nusantara III, Jakarta, Jumat (6/10).

Dia menilai sebenarnya "bola" ada di pemerintah untuk menyelesaikannya dan dirinya yakin bahwa Presiden Joko Widodo bisa mengatasi adanya mis-komunikasi. Politisi Partai Gerindra itu menilai persoalan senjata itu merupakan hal yang sensitif sehingga kesimpangsiuran informasi harus diselesaikan, mana yang fakta dan bukan harus dipertegas.

"Masyarakat bisa menyangka macem-macem dan kita denger sudah ada pertemuan. Kita dengernya ini 'cooling down' tapi ini belum jelas, perlu dituntaskan duduknya seperti apa," ujarnya.

Dia menilai kalau polemik itu sudah diselesaikan di pemerintah maka tidak perlu ada rapat gabungan antara Komisi I dan Komisi III DPR. Menurut dia, cukup masing-masing komisi memanggil mitra kerjanya terkait polemik senjata misalnya Komisi I DPR memanggil Panglima TNI untuk dimintai keterangan terkait pendapatnya yang menjadi polemik di masyarakat.

"Kita lihat perkembangannya seperti apa dan agar tidak ada kesimpangsiuran. Dan kalau dibutuhkan bisa rapat gabungan," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika