REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham tidak membantah bahwa DPP Partai Golkar telah resmi mencopot Yorrys Raweyai dari jabatannya sebagau Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan DPP PG. Hal ini menyusul beredarnya surat DPP PG yang secara resmi mengganti Korbid Polhukan dari Yorrys menjadi Letjen (Purn) Eko Wiratmoko.
Surat itu juga telah ditandatangani Ketua Umum PG Setya Novanto dan Idrus Marhan. Namun demikian, Idrus enggan menjelaskan lebih jauh terkait surat yang beredar tersebut.
Idrus beralasan pengumuman serta penjelasan pencopotan Yorrys akan disampaikan oleh ketua umum. "Saya kira minggu depan ini ketum akan mengumumkan sendiri tentang bagaimana bentuk revitalisasi yang dilakukan oleh ketum dan akan dilaporkan di dalam rapat pleno DPP PG," ujar Idrus di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi Jaya, Jakarta pada Ahad (8/10).
Idrus menyebut memang dalam beberapa waktu terakhir, kebutuhan untuk melakukan revitalisasi kepengurusan Partai Golkar perlu dilakukan. Hal ini menurutnya, sesuai dengan mandat rapat pimpinan nasional (rapimnas) Partai Golkar kepada ketua umum melakukan revitalisasi untuk Pemilu 2019.
Sebab menurutnya, kebutuhan melakukan revitalisasi perlu untuk mendukung akselerasi PG mendapatkan kepercayaan masyarakat pemilih. "Nah untuk dapat melakukan akselerasi perlu tim yang solid dan kreatif. Perlu tim yang mau bekerja, itu yang menjadi dasar," ujar Idrus.
Namun Idrus enggan menjawab jika pencopotan Yorrys lantaran sikap Yorrys yang dianggap berseberangan dengan DPP PG. Ia hanya menekankan, revitalisasi adalah mandat yang diberikan kepada ketua umum untuk mensolidkan barisan PG.
Ia juga menolak jika revitalisasi disebut bagian sikap otoriter ketua umum kepada jajaran pengurus DPP. "Bukan otoritator itulah mekanisme jadi ada mekanisme yang ditempuh sedemikian rupa dan ini prosesnya tidak ujug-ujug. Revitalisasi adalah sebuah kebutuhan dan tuntutan untuk mejamin akselesari keja PG karena waltu sangat mendesak untuk momentum politik karena ini kebutuhan," ujarnya.
Kabar pencopotan Yorrys berhembus usai Novanto keluar dari rumah sakit dan kembali memimpin Partai Golkar. Yorrys diketahui menjadi pihak yang bersuara paling kencang mendesak dibahasnya rekomendasi penonaktifan Setya Novanto dan penunjukan pelaksana tugas ketua umum. Hal ini setelah kondisi Novanto tersangkut kasus hukum dugaan korupsi KTP elektronik dan kesehatan yang cukup mengkhawatirkan.
