REPUBLIKA.CO.ID, CIMAHI -- Organisasi Angkutan Daerah (Organda) Kota Cimahi mengungkapkan tidak akan terlibat dan ikut serta dalam aksi demo para sopir angkutan yang akan digelar pada Selasa (10/10) hingga Jumat 13/10 mendatang di Gedung Sate, Jawa Barat. Alasannya, aksi tersebut dinilai tidak efektif sebab tuntutan membatalkan peraturan menteri perhubungan (permenhub) berada di pusat.

Ketua Organda Kota Cimahi, Dida Suprida mengatakan dampak yang ditimbulkan jika semua angkutan di Cimahi ikut demo maka para penumpang bisa terganggu aktivitasnya karena tidak bisa menggunakan angkutan kota (angkot). Apalagi, supir angkutan di Cimahi sudah sering melakukan aksi yang serupa.

"Secara pribadi saya mendukung, tapi (organda) moal ikut demo. Kasihan pelajar yang akan sekolah. Dampaknya juga (demo) apa yang kita dapat. Kita kesana ke provinsi kurang efektif karena ada di pusat," ujarnya, Senin (9/10).

Menurutnya, Organda Kota Cimahi sudah sering melakukan demo terkait peraturan menteri perhubungan (permenhub) tersebut. Namun, pada faktanya yang disampaikan pemerintah hanya mengulang yang itu-itu saja. Seharusnya, pemerintah cepat tanggap demi rasa keadilan.

"Berbicara angkutan umum itu ada aturannya dan seabreg administrasi yang harus diurus. Sementara angkutan pribadi yang dijadikan angkutan umum seharusnya ikut persyaratan juga," ungkapnya.

Dirinya menambahkan, seharusnya terdapat kesetaraan hukum dimana pihak yang ingin berusaha dipersilahkan. Namun harus mengikuti aturan yang ada sebab setiap jenis usaha ada aturannya. Saat ini katanya total di Organda Cimahi terdapat 16 Kelompok Kerja Usaha (KKU).

Sebelumnya, Ketua Organda Kota Bandung Neneng Zuraedah membenarkan adanya rencana aksi unjuk rasa dan mogok sopir angkutan umum pada 10-13 Oktober 2017 mendatang. Surat pemberitahuan demo ini sudah diterima Organda Kota Bandung.

Ikuti Whatsapp Channel Republika