REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Setya Novanto diketahui turut hadir dalam rapat pertemuan sejumlah Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar di Jakarta pada Jumat (6/10) malam lalu di Hotel Darmawangsa, Jakarta. Meski dikabarkan sakit beberapa waktu terakhir, Novanto disebut memenuhi undangan pertemuan yang dihadiri 27 DPD I Partai Golkar se-Indonesia.
Koordinator Bidang Kesra Partai Golkar Roem Kono menyebut, pertemuan merupakan inisiasi dari DPD I Jakarta dan juga dihadiri sejumlah pengurus DPP Partai Golkar. "Memang betul ada pertemuan pada Jumat malam ya. Ketua umum masih dalam keadaan kurang sehat, tapi karena ini permintaan dan undangan dari para ketua DPD I, memang ketua-ketua DPD I ini, mereka itu punya forum," ujar Roem di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (9/10).
Dia yang turut hadir mendampingi Novanto di forum pertemuan DPD I, menyebut suasana forum cukup akrab antara DPD dan Ketua Umum. Dalam forum pertemuan itu Setya Novanto sempat menyampaikan beberapa masalah dan situasi kondisi Partai Golkar saat ini. Antara lain mulai dari pusaran masalah Golkar, dinamika, serta kebijakan-kebijakan dalam rangka konsolidasi Partai Golkar.
"Disampaikan detail oleh ketua umum, juga ada suatu keluhan-keluhan dan masalah-masalah yang menyangkut organisasi di daerahnya masing-masing. Jadi ya kita diskusilah," kata Roem.
Menurut Roem, salah satu yang ditekankan Ketua Umum pada forum tersebut juga soal revitalisasi di kepengurusan Partai Golkar yang akan segera dilakukan. Novanto, kata Roem, menjelaskan revitalisasi merupakan rencana lama bukan hanya saat ini.
Tak hanya itu, Novanto mengklaim telah meminta pendapat pada rapat pimpinan nasional (Rapimnas) pertengahan tahun ini."Beliau minta pendapat dari rapimnas, rapimnas itu hasilnya mempercayakan kepada ketua umum untuk melakukan revitalisasi kepengurusan karena memang kepengurusan yang disusun sejak 2016 banyak yang belum optimal," ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR tersebut.
Selain itu, dia juga mengklaim, 27 dari 34 Ketua DPD 1 Partai Golkar yang hadir menyetujui keputusan Novanto merevitalisasi kepengurusan Partai Golkar. Sebab, Roem mengatakan, seluruh Ketua DPD ingin kondisi partai berjalan normal.
Termasuk di antaranya, pencopotan Yorrys Raweyai dari posisi Korbid Politik Hukum dan Keamanan Partai Golkar dan digantikan Letjen (Purn) Eko Wiratmoko. Dia menyebut, revitalisasi merupakan hal yang wajar dan biasa.
Roem juga membantah pencopotan Yorrys sebagai langkah 'bersih-bersih' internal dari pihak yang tidak sejalan dengan keputusan partai. Menurut dia, pencopoton pengurus lebih didasarkan pada penilaian kinerja bukan sikap pribadi.
"Tidak ada yang dipecat. Kan namanya revitalisasi, revitalisasi nanti SK-nya itu dan segala macam nanti ketua umum akan mengumumkan dalam rapat pleno," katanya.
Dikonfirmasi terpisah, Ketua Forum Silaturahmi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Ridwan Bae mengatakan, para ketua DPD sepakat dan solid untuk tidak menghendaki dilakukannya musyawarah nasional untuk mengganti Setya Novanto dari ketua umum. Hal ini menyusul adanya rekomendasi penonaktifan Novanto dari posisi ketua umum dari jajaran pengurus Partai Golkar.
"Ya dengan sendirinya demikian karena keputusan rapimnas seperti itu dan tidak bisa dikalahkan dengan pleno dan seterusnya kira-kira gitu. Pleno tidak bisa mengalahkan keputusan rapimnas," ujar Ridwan.
Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Tenggara itu mengatakan, para Ketua DPD lebih memilih berkonsentrasi untuk gelaran pesta demokrasi baik Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.
Ikuti Whatsapp Channel Republika