REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Menteri senior Israel mengkritik Donald Trump karena gagal menepati janji kampanyenya untuk memindahkan kedutaan AS dari Tel Aviv ke Yerusalem.
Ze'ev Elkin, Menteri Urusan Yerusalem dan Perlindungan Lingkungan Israel, mengatakan mempertahankan posisi kedutaan di Tel Aviv tidak akan mempercepat perdamaian. Ia memperingatkan Israel dapat menyetujui pembangunan lebih lanjut di wilayah-wilayah pendudukan Palestina.
"Saya sangat menyesalkan bahwa Presiden Trump telah memilih untuk menunda janji pemilihannya untuk memindahkan kedutaan besar Amerika ke Yerusalem karena ilusi bahwa akan memungkinkan untuk mewujudkan proses perdamaian yang sesungguhnya dengan pimpinan Palestina saat ini," kata Elkin, seorang menteri dari Partai Likud Benjamin Netanyahu seperti dilansir The Guardian, Senin (9/10).
Komentarnya tentang pembangunan permukiman merupakan upaya yang disengaja untuk menyetujui pembangunan sekitar 4.000 unit pemukiman baru di wilayah Palestina yang diduduki. Namun, dalam rencana pembangunan permukiman, pejabat senior Netanyahu ini mengatakan perdana menteri Israel pada kenyataannya telah melakukan kesepakatan dengan pemerintah Trump untuk mengizinkan pengumuman pembangunan permukiman baru setiap tiga sampai empat bulan.
"Ada masa kering yang panjang selama era Obama, dan kami dipukul dengan penghukuman untuk setiap pembangunan di pemukiman," katanya.
Setelah Trump mulai bertugas, Israel dan pemerintah Amerika yang baru menetapkan kriteria yang jelas untuk konstruksi. Seperti membatalkan perbedaan antara blok pemukiman dan permukiman terisolasi. Selain itu, dijelaskan bahwa orang Amerika tidak lagi menganggap permukiman sebagai hambatan bagi perdamaian.
Komentar Elkin disampaikan untuk menanggapi pernyataan pemimpin pemukim Yossi Dagan, yang menuduh penasihat Trump memberi informasi yang tidak benar seputar pembangunan pemukiman.
"Kami senang bahwa Trump terpilih namun tidak puas dengan arahan yang diambil orang-orang di sekitarnya terhadap Yudea dan Samaria. Dia sayangnya mendapat informasi yang keliru," katanya.
Kritik Elkin terhadap Trump muncul saat anggota Likud mendesak Netanyahu, yang menghadapi serangkaian investigasi korupsi untuk meninggalkan politik. Menteri Transportasi dan Intelijen Israel, Yisrael Katz, akhir pekan ini secara resmi mengumumkan akan mencari pimpinan partai Likud dan akan mencalonkan diri sebagai perdana menteri setelah Netanyahu memutuskan untuk berhenti.
Sebelumnya, presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa dia ingin memberikan kesempatan perdamaian antara Israel dan Palestina sebelum menindaklanjuti janji kampanye untuk memindahkan kedutaan AS dari Tel Aviv ke Yerusalem.
Dilansir dari Middle East Monitor, Ahad (8/10), meski telah berulang kali mengucapkan janji tersebut, pada bulan Juni, Trump menandatangani sebuah perintah sementara untuk menjaga kedutaan AS di Tel Aviv.
"Saya ingin memberikan suntikan itu sebelum saya memikirkan untuk memindahkan kedutaan ke Yerusalem. Jika kita dapat berdamai antara Palestina dan Israel, saya pikir ini pada akhirnya akan mengarah pada perdamaian di Timur Tengah, yang harus terjadi," kata Trump.
Trump memastikan masalah pemindahan kedutaan akan diputuskan dalam waktu dekat. Trump berulang kali mengatakan bahwa perdamaian antara Israel dan Palestina adalah sesuatu yang dapat dia capai sebagai presiden. "Saya ingin melihat perdamaian dengan Israel dan Palestina. Tidak ada alasan tidak ada perdamaian antara Israel dan Palestina, tidak ada sama sekali," kata Trump pada bulan April.
Kurang dari sepekan setelah Trump menandatangani penundaan untuk pemindahan kedutaan pada bulan Juni, Senat AS mengeluarkan sebuah resolusi yang menyatakan Yerusalem sebagai ibukota Israel.
Pada bulan Januari, Dewan Perwakilan Rakyat AS mengeluarkan sebuah resolusi yang mengkonfirmasikan komitmen AS sebagai sekutu diplomatik kepada pemerintah Israel, dan menuntut agar pemerintah AS menolak resolusi PBB di masa depan yang mereka anggap anti-Israel setelah berlakunya sebuah resousi Dewan Keamanan PBB yang mengecam permukiman ilegal Israel di Tepi Barat yang diduduki.
Ikuti Whatsapp Channel Republika