REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Perwakilan kelompok Hamas dan Fatah telah memulai perundingan rekonsiliasi di Kairo, Mesir, Selasa (10/10). Mesir diketahui telah mengambil peran sebagai mediator dalam proses rekonsiliasi kedua faksi Palestina tersebut.

Menurut sumber diplomatik yang menghadiri perundingan ini, kedua kelompok telah menunjukkan kesediaan untuk menuntaskan perselisihan yang telah berlangsung selama satu dekade terakhir. "Ada kemauan untuk membuat perundingan ini berhasil," ungkap sumber ini seperti dilaporkan laman Anadolu Agency.

Pekan lalu, Perdana Menteri (PM) Palestina Rami Hamdallah menggelar pertemuan kabinet pertamanya di Gaza. Dalam sebuah konferensi pers, Hamdallah mengungkapkan bahwa kunjungannya ke Jalur Gaza merupakan momen bersejarah menuju persatuan rakyat Palestina.

Otoritas Palestina, yang diwakili kelompok Fatah, memang telah terlibat perselisihan dengan Hamas yang mengontrol Gaza sejak 2007.

"Kami datang atas perintah Presiden Palestina Mahmoud Abbas untuk mengumumkan ke seluruh dunia, dari jantung Gaza, bahwa negara Palestina tidak bisa tanpa kesatuan politik antara Tepi Barat dan Gaza," kata Hamdallah.

Penyelesaian perselisihan antara Fatah dan Hamas merupakan satu-satunya jalan mewujudkan negara Palestina yang utuh. "Ini untuk melindungi sistem politik Palestina," kata Hamdallah.

Ia mengungkapkan bahwa Otoritas Palestina menyambut baik keputusan Hamas untuk membubarkan komite administratif yang bertugas mengontrol pemerintahan di Gaza. Terlebih lagi pembubaran komite tersebut dilakukan dalam semangat rekonsiliasi dengan Fatah.

Dengan dibubarkannya komitea dministratif Hamas, Otoritas Palestina, kata Hamdallah, akan mulai mengambil tanggung jawab pemerintahan di Gaza. Ia menambahkan beberapa komite telah dibentuk untuk menangani masalah penyeberangan perbatasan dan pegawai Otoritas Palestina di Jalur Gaza.